BEM KSI Sumut Desak Polda Usut Dugaan Keracunan MBG di Asahan

Bagikan Artikel

MEDAN, BONARINEWS — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) Wilayah Sumatera Utara mendesak Polda Sumut mengusut dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Asahan.

Koordinator BEM KSI Sumut Yosef Aprian Simanjuntak mengatakan, insiden tersebut perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan penyebab siswa mengalami keluhan setelah menyantap makanan MBG yang disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.

Menurut Yosef, peristiwa tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program MBG, terutama terkait standar keamanan dan kualitas makanan.

“Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya memberikan nutrisi bagi anak-anak justru membuat mereka mengalami gangguan kesehatan? Ini harus diusut secara transparan dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif,” ujar Yosef.

BEM KSI Sumut menyampaikan empat tuntutan. Pertama, meminta Polda Sumut turun tangan dan melakukan penyelidikan secara transparan serta independen terhadap dugaan insiden tersebut.

Kedua, BEM KSI Sumut meminta operasional SPPG Polres Asahan dihentikan secara permanen dan izin operasionalnya dicabut apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan siswa terdampak.

Ketiga, mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap dapur dan penyedia MBG di Sumatera Utara untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

Keempat, BEM KSI Sumut meminta biaya pengobatan siswa yang terdampak ditanggung pihak pengelola dan instansi terkait hingga mereka dinyatakan pulih.

Yosef mengatakan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

BEM KSI Sumut juga menyatakan akan melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut. Mereka meminta penanganan kasus dilakukan secara terbuka serta mengutamakan keselamatan dan pemulihan siswa.

“Kami meminta negara hadir untuk memastikan keselamatan anak-anak dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas apabila ditemukan pelanggaran,” kata Yosef.

Penulis: YS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *