JAKARTA, BONARINEWS.com – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada Badan Gizi Nasional atau BGN setelah muncul kritik terkait alokasi anggaran pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program tersebut.
Sorotan itu disampaikan Gary Siagian, aktivis mahasiswa asal Tapanuli Utara. Ia menilai publik perlu mendapatkan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran dalam program strategis nasional tersebut.
Menurut Gary, hasil penelusuran terhadap data pengadaan pemerintah menunjukkan anggaran BGN tahun 2025 mencapai sekitar Rp6,31 triliun yang tersebar dalam lebih dari seribu paket pengadaan.
Namun yang menjadi perhatian, kata dia, bukan hanya besarnya nilai anggaran, melainkan jenis barang yang masuk dalam daftar belanja.
Beberapa item pengadaan disebut mencakup perangkat tablet, pakaian dinas, hingga perlengkapan seperti semir sepatu. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai relevansi belanja tersebut terhadap program peningkatan gizi masyarakat.
Gary juga menyoroti pengadaan tablet yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Ia mempertanyakan harga satuan yang dinilai lebih tinggi dibanding harga pasar.
Selain itu, pengadaan perlengkapan sandang seperti kaos dalam, ikat pinggang, dan handuk juga disebut menelan anggaran besar. Bahkan, perlengkapan semir sepatu disebut bernilai sekitar Rp1,5 miliar.
Menurut Gary, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi lemahnya perencanaan anggaran. Ia juga meminta agar seluruh proses pengadaan diperiksa secara transparan untuk memastikan tidak ada praktik mark up atau penggelembungan harga.
Ia turut menyoroti dugaan pemecahan paket pengadaan yang berpotensi dilakukan untuk menghindari mekanisme tender tertentu. Jika benar terjadi, hal itu dinilai perlu mendapat perhatian aparat pengawas.
Gary menegaskan bahwa fokus utama program MBG seharusnya berada pada peningkatan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, bukan pada belanja yang tidak mendukung sasaran utama program.
Disebutkan pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai mencermati informasi terkait tingginya nilai pengadaan tersebut, mengingat sektor barang dan jasa kerap menjadi area rawan penyimpangan.
Sementara itu, pihak BGN mengakui adanya sejumlah pengadaan, namun membantah beberapa angka yang beredar. Mereka menyatakan realisasi belanja di lapangan tidak sebesar informasi yang beredar dan sebagian pembelian dilakukan di bawah harga pasar.
Hingga kini, polemik anggaran MBG masih menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan ada penjelasan resmi yang rinci agar kepercayaan publik tetap terjaga. (Redaksi)