MEDAN, BONARINEWS – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam deklarasi politik bertajuk Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di Medan, Jumat (26/6/2026).
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan sikap tersebut lahir sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, termasuk berbagai kritik yang berkembang di kalangan masyarakat dan mahasiswa.
Menurutnya, banyak agenda yang selama ini menjadi cita-cita Reformasi 1998 mulai diwujudkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kami tidak ingin masuk dalam ruang perdebatan politik yang berkembang. Namun kami melihat ada sejumlah agenda reformasi yang mulai diimplementasikan dan perlu didukung bersama,” ujar Turman.
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari semangat reformasi.
“Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan dengan baik, tetapi juga tetap memberikan kritik dan masukan apabila diperlukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh elemen pelaku Reformasi 1998 untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan demokrasi Indonesia selama hampir tiga dekade terakhir.
Menurutnya, demokrasi politik yang berkembang belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat masih belum merata.
“Selama 28 tahun reformasi, kita masih menemukan berbagai kekurangan. Demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokratisasi ekonomi agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Edison menilai penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu dapat mengurangi makna demokrasi apabila tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun sistem sosio-demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih adil bagi seluruh warga negara.
Dalam pernyataan politik tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan poin sikap politik.
Di antaranya adalah dukungan terhadap pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat, pengawasan pengelolaan sumber daya alam, penertiban kawasan hutan, serta redistribusi lahan secara transparan.
Mereka juga mendukung efisiensi birokrasi, restrukturisasi APBN yang berpihak pada program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Selain itu, kelompok tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program strategis nasional serta memperkuat persatuan dalam menghadapi tantangan geopolitik global.
Menurut Edison, dukungan yang diberikan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan dan kritik.
“Sebagai bagian dari gerakan reformasi, kami tetap berkewajiban mengawal agar seluruh kebijakan berjalan sesuai semangat reformasi, berpihak kepada rakyat, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Pernyataan politik itu ditandatangani oleh 24 tokoh yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut, termasuk Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, hingga Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik yang sehat demi mewujudkan cita-cita Reformasi 1998.
Sumber: Siaran Pers