JAKARTA, BONARINEWS — Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang belum memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sutrisno menilai sikap tersebut berbeda dengan aktivitas Dasco selama ini yang dinilainya kerap tampil dalam berbagai persoalan strategis nasional, mulai dari isu ekonomi, politik, keamanan, hingga aspirasi masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah agenda yang melibatkan Dasco, di antaranya pertemuan dengan pimpinan bank-bank Himbara, pejabat Danantara, dan Menteri Sekretaris Negara untuk membahas gejolak pasar saham pada 9 Juni 2026.
Dasco juga menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR pada 10 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas situasi politik dan keamanan nasional.
Selain itu, Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menerima audiensi aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026. Pada 16 Oktober 2026, ia juga mendatangi Bursa Efek Indonesia bersama CEO Danantara ketika pasar saham mengalami tekanan tajam.
Rangkaian aktivitas tersebut menjadi pembanding yang digunakan Sutrisno untuk mempertanyakan tidak munculnya pernyataan Dasco dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut Sutrisno, publik selama ini melihat Dasco sebagai salah satu figur yang kerap memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan penting pemerintahan Prabowo. Karena itu, ia mempertanyakan alasan Dasco belum menyampaikan sikap terkait dugaan penyadapan yang dinilai berpotensi menyangkut keamanan kepala negara.
Sutrisno bahkan melontarkan pertanyaan apakah Dasco sebelumnya telah mengetahui dugaan penyadapan tersebut sebelum perkara itu diungkap aparat penegak hukum. Namun, ia tidak menyertakan bukti yang menunjukkan Dasco mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut.
Ia meminta Dasco memberikan penjelasan kepada publik mengenai sikap dan pengetahuannya terkait perkara tersebut. Menurut Sutrisno, keterbukaan diperlukan agar tidak muncul spekulasi mengenai hubungan antarpihak dalam lingkaran pemerintahan.
Kritik tersebut juga menyentuh posisi Dasco sebagai pimpinan DPR yang berasal dari lembaga legislatif. Sutrisno menilai aktivitas Dasco yang kerap merespons persoalan pemerintahan menimbulkan ekspektasi publik terhadap pernyataannya ketika muncul persoalan yang menyangkut Presiden.
Hingga ada keterangan atau bukti lebih lanjut, pertanyaan Sutrisno mengenai kemungkinan pengetahuan Dasco atas dugaan penyadapan tersebut tetap merupakan spekulasi politik, bukan fakta yang telah terbukti.
Penulis: Dedy Hutajulu