JEPARA, BONARINEWS — Dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Jawa Tengah. Di Jepara, 118 siswa dan guru mengalami gejala gangguan pencernaan setelah menyantap menu MBG, sementara di Pati jumlah warga yang terdampak mencapai 394 orang.
Rangkaian kejadian itu mendorong penghentian sementara operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jepara. Di Pati, pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan.
Di Jepara, gejala berupa sakit perut dan diare dialami 118 siswa dan guru dari tiga sekolah di Kecamatan Mlonggo setelah menyantap menu MBG pada Senin, 7 September 2026.
Ketiga sekolah tersebut menerima makanan dari SPPG Jepara Mlonggo Sekuro 01. Menu yang dibagikan terdiri atas nasi putih, ayam bakar taliwang, saus tomat atau sambal terasi, tahu goreng, serta lalapan timun dan daun kemangi.
Koordinator Wilayah SPPG Jepara Muhammad Wildan Mustofa mengatakan laporan mengenai kejadian tersebut diterima pada Selasa pagi. Dari 118 orang yang mengalami gejala, tidak ada yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit maupun puskesmas.
“Kalau dari analisis sementara, kemungkinan disebabkan oleh ayam bakar yang beberapa belum matang sempurna,” kata Wildan, Kamis, 10 September 2026.
Namun, penyebab kejadian belum dapat dipastikan. Dinas Kesehatan Jepara melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil sampel menu MBG serta feses korban untuk diperiksa di laboratorium.
Sembari menunggu hasil pemeriksaan, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Jepara Mlonggo Sekuro 01. Belum ada kepastian mengenai kapan layanan tersebut akan kembali beroperasi.
Wildan mengatakan penghentian sementara dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan, termasuk memperketat pemilihan bahan baku dan memastikan prosedur operasional standar dipatuhi.
Selama SPPG tersebut berhenti beroperasi, tiga sekolah yang menjadi penerima manfaat tidak mendapatkan pasokan MBG. Jika layanan kembali dibutuhkan sementara SPPG tersebut masih ditutup, penyaluran makanan akan diupayakan melalui SPPG lain.
Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Jepara pada Agustus 2026. Sekitar 80 siswa dan guru SMP Negeri 2 Jepara dilaporkan mengalami gejala keracunan pangan. SPPG yang memasok makanan ke sekolah itu kemudian ditutup sementara.
Hampir sebulan setelah kejadian, SMP Negeri 2 Jepara belum kembali menerima MBG karena pihak sekolah disebut masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
Korban di Pati Bertambah
Sementara itu, jumlah warga yang mengalami gejala setelah menyantap menu MBG di Pati terus bertambah.
Kepala Dinas Kesehatan Pati Luky Pratugas Narimo mengatakan hingga Kamis malam terdapat 394 orang yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG dari SPPG yang sama pada Selasa, 8 September 2026.
Jumlah itu meningkat dari laporan sehari sebelumnya yang mencapai 231 orang. Sebanyak 33 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit, sedangkan 325 lainnya menjalani rawat jalan.
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya menetapkan status KLB atas kejadian tersebut. Menurut Luky, keputusan itu diambil antara lain agar penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat dan membuka kemungkinan intervensi pemerintah pusat apabila diperlukan.
“Proses penanganan setelah terjadinya keracunan makanan bisa dilakukan lebih cepat, kemudian mempermudah adanya intervensi dari pemerintah pusat apabila diperlukan,” kata Luky.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah Reza Mahendra mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah kasus dugaan keracunan MBG di wilayah tersebut.
Evaluasi, menurut Reza, telah dilakukan dan sejumlah tindakan telah diberikan, termasuk penghentian sementara operasional SPPG yang berkaitan dengan kasus.
“Evaluasinya sudah, sanksi juga sudah,” ujarnya.
Berulangnya kasus dugaan keracunan di Jawa Tengah kembali menyoroti tata kelola keamanan pangan dalam program MBG. Selain memastikan makanan memenuhi standar gizi, penyelenggara dituntut menjamin keamanan pangan sejak bahan baku dipilih, makanan diolah dan disimpan, hingga didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan korban menjadi penting untuk memastikan penyebab kejadian di masing-masing daerah. Hasil pemeriksaan juga diperlukan untuk menentukan langkah perbaikan dan, jika ditemukan pelanggaran, bentuk pertanggungjawaban yang sesuai.
Penulis: Dedy Hutajulu