MEDAN, BONARINEWS — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memilih membawa sebagian aktivitas pemerintahannya lebih dekat kepada warga Kepulauan Nias. Dalam dua tahap berkantor di wilayah tersebut, Bobby tidak hanya menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga meninjau fasilitas publik dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah keluhan yang ditemui saat kunjungan lapangan kemudian ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melibatkan organisasi perangkat daerah terkait agar persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada catatan kunjungan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansah Harahap mengatakan keputusan Bobby berkantor di Nias merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
“Jika masyarakat belum bisa menjangkau pemerintah, maka pemerintah yang harus datang menjemput masalah itu langsung ke masyarakat,” kata Erwin, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut dia, Nias merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sumatera Utara sehingga pembangunan dan pelayanan publik di kawasan tersebut perlu berjalan seiring dengan daerah lainnya.
Saat mengunjungi RSUD Thomsen di Gunungsitoli, misalnya, Bobby meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ruang hemodialisa, ruang anak, dan radiologi. Dalam kunjungan itu, ia juga memberikan bantuan untuk biaya transportasi dua pasien yang harus menjalani rujukan ke Medan.
Perhatian Bobby juga tertuju pada kondisi sejumlah sekolah di Nias Utara.
Di SMP Negeri 4 Sitolu Ori, Bobby menemukan proses belajar mengajar masih berlangsung di bangunan beratap seng dengan dinding papan yang telah lapuk. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak 2024.
Pemerintah provinsi kemudian menyiapkan bantuan pembangunan tiga ruang kelas lengkap dengan furnitur, satu ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Kondisi serupa ditemukan di SD Negeri Lasara, Nias Utara. Sebanyak 53 siswa belajar dengan keterbatasan ruang kelas. Bahkan, siswa kelas 1 dan kelas 2 harus menggunakan satu ruangan yang hanya dipisahkan oleh tirai.
Bobby kemudian meminta dilakukan pembenahan bangunan dan penambahan ruang kelas agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih layak.
Dalam kunjungan tersebut, Bobby turut membawa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut. Langkah itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat langsung diterjemahkan menjadi program dan tindak lanjut oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Selain penanganan persoalan yang sudah ditemukan, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Kepulauan Nias mulai mengajukan usulan Bantuan Keuangan Provinsi untuk tahun anggaran 2027.
Erwin mengatakan pengajuan lebih awal diperlukan agar program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun.
“Pak Gubernur meminta kepala daerah memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.
Kehadiran pemerintah provinsi secara langsung di Kepulauan Nias menjadi bagian dari upaya memperpendek jarak antara kebijakan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, kondisi geografis kepulauan tidak semestinya menjadi alasan bagi warga untuk menunggu lebih lama mendapatkan pelayanan dasar.
Penulis: Dedy Hutajulu