JAKARTA, BONARINEWS – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap memastikan program tersebut tepat sasaran.
Instruksi itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026). Ia menegaskan proses rekrutmen siswa tidak boleh sekadar mengejar kuota, tetapi harus benar-benar menyasar anak-anak yang paling membutuhkan akses pendidikan.
“Tolong dipercepat, tetapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran,” kata Saifullah Yusuf.
Menurut Gus Ipul, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat juga harus mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Ia meminta jajarannya turun langsung ke daerah bersama kepala daerah apabila menemukan kendala di lapangan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, para kepala sentra dan balai Kemensos se-Indonesia secara virtual, serta jajaran pejabat eselon I dan II secara langsung.
Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan hingga saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak.
Jumlah tersebut terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan sebanyak 32.640 siswa baru tahun ini.
Sementara itu, sebanyak 14.936 siswa disebut telah aktif belajar di 166 Sekolah Rakyat yang sudah berjalan.
Selain membahas rekrutmen siswa, rapat juga menyoroti tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengingatkan agar proses pengadaan tidak lagi menumpuk di akhir tahun yang berpotensi memicu persoalan administrasi maupun penyimpangan anggaran.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu anggaran yang dinilai belum matang, keterlambatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga administrasi yang tidak tertib.
Karena itu, Gus Ipul meminta pola kerja di lingkungan Kemensos dibangun secara sistemik dan tidak bergantung pada individu tertentu.
“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menjelaskan seluruh pengadaan kebutuhan Sekolah Rakyat wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai aturan pemerintah.
Menurutnya, penggunaan platform e-commerce umum justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam pengadaan barang pemerintah.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” kata Robben.
Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam seluruh proses pengadaan.
Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat harus dijaga dari praktik korupsi dan penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” ujarnya.
Penulis: Dedy Hu