Jakarta, Bonarinews.com – Pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas sosial. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah terkait pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026, pemutakhiran DTSEN, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, serta Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, bersama jajaran masing masing daerah.
Dalam pembahasan, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, menyampaikan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku Tenggara telah memasuki tahap III 2026 dengan kesiapan lahan sekitar 10 hektare.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi seperti legalitas lahan dan dokumen lingkungan agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Bupati Pemalang juga melaporkan bahwa usulan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah masuk tahap yang sama, dengan kesiapan lahan serta proses AMDAL yang sedang berlangsung.
Selain itu, Pemalang tengah melakukan pemutakhiran data sosial melalui DTSEN serta menyiapkan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran bagi puluhan ribu warga. Pemerintah daerah juga melaporkan tantangan dalam program pemberdayaan seperti usaha anyaman pelepah pisang yang masih terkendala faktor cuaca.
Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara mengusulkan dukungan sarana produksi berupa mesin pemarut singkong untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah kendala teknis di lapangan, termasuk koordinasi dengan perbankan dan kebutuhan rotasi pendamping Program Keluarga Harapan.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang menyasar anak anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2. Ia menekankan bahwa program ini berbasis data DTSEN, bukan pendaftaran mandiri.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi utama agar seluruh program sosial berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Adrianus Ala, menambahkan bahwa penguatan pemberdayaan akan dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis data agar intervensi sosial lebih terarah dan berkelanjutan.
Penulis: Lindung Silaban
Editor : Dedy Hu