Jakarta, BONARINEWS — Di tengah dinamika penataan tenaga pendidik nasional, suasana berbeda dirasakan para guru non-ASN di berbagai daerah. Terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi penopang kepastian kerja sekaligus menghadirkan rasa tenang bagi ribuan guru yang selama ini mengabdi di ruang-ruang kelas.
Kebijakan ini mengatur penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, khususnya bagi mereka yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi jembatan transisi agar proses penataan tetap berjalan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Data Dapodik per akhir 2024 mencatat lebih dari 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menjadi tulang punggung layanan pendidikan, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Di lapangan, sejumlah guru mengaku kebijakan ini memberi kepastian di tengah kekhawatiran soal status dan penugasan mereka. Dari Bali hingga Bengkulu, para pendidik menyebut adanya surat edaran tersebut membuat mereka lebih fokus menjalankan tugas mengajar tanpa dibayangi ketidakpastian.
Meski bersifat administratif, SE Nomor 7 Tahun 2026 dipandang sebagai sinyal penting bahwa negara masih memberikan ruang bagi keberlanjutan peran guru non-ASN selama masa transisi berlangsung. Pemerintah daerah pun tetap memiliki dasar hukum dalam mengatur penugasan tenaga pendidik sesuai kebutuhan sekolah.
Seorang guru SMP Negeri di Tabanan menyebut kebijakan ini membantu menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah, sekaligus memberi motivasi untuk tetap mengabdi. Pandangan serupa juga disampaikan guru lainnya yang menilai aturan tersebut menghadirkan kejelasan dalam masa perubahan sistem kepegawaian pendidikan.
Dari Bengkulu, guru SD negeri juga merasakan dampak psikologis positif dari kebijakan ini. Kepastian hukum dalam penugasan disebut membuat para guru honorer merasa lebih dihargai atas pengabdian panjang mereka di dunia pendidikan.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa proses penataan tenaga non-ASN tidak dilakukan secara tergesa, melainkan bertahap dengan tetap menjaga stabilitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah daerah.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan pembelajaran tetap berjalan optimal, sambil memperkuat fondasi sistem pendidikan nasional yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Di balik regulasi dan angka-angka kebijakan, ada ribuan ruang kelas yang tetap harus hidup setiap hari. Dan bagi para guru non-ASN, SE ini menjadi penanda bahwa peran mereka masih menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan Indonesia.
Penulis: Dedy Hu