Jakarta, BONARINEWS.com — Panggung peringatan Hari Buruh Internasional di Monas berubah menjadi ruang peringatan keras dari Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan ribuan buruh, ia melontarkan kritik tajam terhadap praktik kolusi antara pejabat dan pelaku usaha yang dinilai merugikan rakyat kecil.
Nada pidatonya tak lagi normatif. Prabowo secara terbuka menyatakan tidak akan mentoleransi pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan publik dengan berkolaborasi bersama pengusaha yang serakah.
“Saya tidak rela ada pejabat pemerintah justru bekerja sama dengan pengusaha yang merugikan rakyat,” ujarnya, Jumat, 1 Mei 2026.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah berupaya memperketat arah kebijakan, terutama dalam menjaga keberpihakan terhadap kelompok rentan. Prabowo mengaku telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran menteri agar setiap kebijakan disaring dengan satu pertanyaan utama: apakah berpihak pada rakyat kecil atau tidak.
Jika jawabannya tidak, ia menegaskan kebijakan tersebut tak perlu dijalankan.
Di balik retorika keras itu, tersirat kegelisahan terhadap praktik ekonomi yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan sosial. Presiden tetap mengakui peran penting dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi, namun menarik garis tegas antara pengusaha yang berkontribusi dan mereka yang justru menggerogoti kepentingan negara.
Pidato ini sekaligus menjadi penegasan posisi politik pemerintah di momentum May Day: berpihak pada buruh, petani, dan nelayan sebagai fondasi ekonomi riil.
Di penghujung pidatonya, Prabowo menyampaikan komitmen personal yang bernuansa emosional. Ia menyebut sisa pengabdiannya akan didedikasikan untuk rakyat, sebuah pernyataan yang memperkuat pesan bahwa arah kebijakan pemerintah harus kembali pada kepentingan publik.
Penulis : Dedy Hu