JAKARTA, BONARINEWS – Pemerintah mulai bergerak serius membenahi persoalan bantuan sosial yang selama ini kerap salah sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mempercepat digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menekan kesalahan data penerima bantuan.
Langkah besar ini dibahas dalam rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan jajaran terkait guna memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Mensos Gus Ipul mengatakan digitalisasi menjadi bagian penting dalam menjalankan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan nasional.
“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden,” ujar Gus Ipul, Senin (11/5/2026).
Ia mengakui selama ini masih banyak ditemukan persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu memperbaiki sistem pendataan secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam sistem baru tersebut, pemerintah berupaya menekan dua masalah utama yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error adalah kondisi ketika orang mampu justru menerima bansos, sedangkan exclusion error terjadi saat warga miskin yang seharusnya menerima bantuan malah tidak terdaftar.
Menurut Gus Ipul, uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi menunjukkan hasil positif dan kini mulai diterapkan di 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan sistem tersebut berjalan nasional pada akhir 2026.
“Kita gembira menemukan hal yang selama ini jadi perhatian soal bansos tidak tepat sasaran,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mempercepat pemutakhiran data agar lebih akurat.
BPS bahkan akan menggunakan teknologi canggih seperti big data, geotagging, citra satelit hingga foto kondisi rumah warga untuk menentukan tingkat kelayakan penerima bantuan sosial.
“Kami akan memanfaatkan big data dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit plus foto kondisi rumah menggunakan metode scoring,” jelas Amalia.
Tak hanya itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan dipakai untuk memperkuat pemeringkatan penerima bansos agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam memperbaiki model penyaluran bansos nasional.
Ia juga mendorong masyarakat ikut memperbarui data secara mandiri melalui mekanisme self registration agar data penerima bantuan selalu mutakhir.
Pemerintah berharap digitalisasi bansos ini menjadi solusi besar untuk mengurangi kesalahan data, meningkatkan akurasi bantuan sosial, dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Penulis: Dedy Hu