MEDAN, Bonarinews.com — Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara sejak Kamis (15/10/2026) mendorong Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto meminta pemerintah pusat memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai langkah penanganan perlu dilakukan secara serius dan terpadu, mulai dari upaya mengurangi asap hingga melindungi kesehatan masyarakat.
Pantauan di Kota Medan menunjukkan kabut asap menyelimuti langit sejak pagi hingga sore hari. Jarak pandang dilaporkan berkisar 1–3 kilometer, sementara aktivitas masyarakat di luar ruangan berkurang. Kabut juga dilaporkan menyelimuti sejumlah kawasan lain, termasuk Mandailing Natal dan kawasan Danau Toba.
“Saya meminta pemerintah pusat, baik BNPB, BMKG, dan kementerian, untuk melakukan penanganan serius mengatasi dampak karhutla ini,” kata Sutarto, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Sutarto, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mendapat dukungan dan diperkuat sesuai kebutuhan di lapangan. Selain langkah tersebut, pemerintah perlu aktif menyosialisasikan penggunaan masker dan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Ia secara khusus meminta perhatian terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta, termasuk asma dan penyakit jantung.
“Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan seperti asma atau jantung harus lebih diawasi,” ujarnya.
Sutarto juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan di daerah pelosok, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia meminta masyarakat memiliki akses untuk melaporkan keluhan pernapasan dan memastikan ketersediaan masker tetap terjaga agar tidak terjadi pembelian berlebihan akibat kepanikan.
Selain penanganan kesehatan, Sutarto mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait dampak karhutla. Menurut dia, status tersebut dapat membantu mengoordinasikan penanganan dan dukungan anggaran dari berbagai pemangku kepentingan.
“Dengan penetapan bencana nasional, maka penanganan lebih terakomodir dari sisi anggaran dan stakeholder yang akan turut serta mengatasi dampak karhutla ini,” katanya.
Pemprov Sumut Sebut Asap Berasal dari Luar Daerah
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak ditemukan titik panas atau hotspot karhutla di wilayah provinsi tersebut berdasarkan data BMKG pada hari pengumuman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan kualitas udara yang menurun di sejumlah wilayah Sumut dipengaruhi asap kiriman dari luar provinsi akibat pergerakan angin.
“Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini tidak ada lagi titik api di Sumut. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh,” kata Heri.
Ia menjelaskan, pergerakan angin membawa asap dari daerah lain hingga mencapai Sumatera Utara. Karena kondisi tersebut, masyarakat kembali diimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumut menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMA sederajat pada 16–21 Oktober 2026.
Dampak kabut asap juga dirasakan sektor penerbangan. Heri menyebut Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang mencatat tiga penerbangan domestik dibatalkan dan 11 penerbangan domestik maupun internasional mengalami penundaan dalam dua hari terakhir.
Menurut Heri, kebakaran yang terjadi di tingkat nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Perbedaan antara lokasi kebakaran dan wilayah yang terdampak asap menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas daerah. Bagi Sumatera Utara, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan warga, pemantauan kualitas udara, serta kesiapan layanan kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut.
Penulis: Dedy Hutajulu