JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran siswa. Sebaliknya, seleksi dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan saat menerima audiensi Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
“Tidak ada pembukaan pendaftaran. Data calon siswa dijangkau melalui desil 1 dan desil 2 DTSEN di daerah, lalu diverifikasi oleh pendamping PKH, BPS, dan pemerintah daerah,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menekankan, hasil verifikasi harus mendapat persetujuan orang tua dan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, ketepatan proses di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan program.
“Kalau bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal,” katanya.
Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat disebut sebagai strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga memberdayakan keluarga, mulai dari perbaikan rumah, akses Koperasi Desa Merah Putih, hingga jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN.
“Anaknya sekolah, orang tuanya juga naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bansos,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menegaskan lulusan Sekolah Rakyat harus memiliki masa depan yang jelas, baik melanjutkan ke perguruan tinggi maupun menjadi tenaga kerja terampil.
“Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Saat ini, pembangunan sekolah permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di Indonesia, dengan target menjangkau sekitar 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik. Seleksi dilakukan melalui tes kesehatan dan pemetaan bakat untuk mengidentifikasi potensi siswa sejak dini.
Fasilitas yang disediakan pun terbilang lengkap, mulai dari asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, hingga dukungan pembelajaran digital seperti laptop dan papan tulis pintar.
Menanggapi program tersebut, Nanda Indira Bastian menyatakan kesiapan daerahnya, termasuk penyediaan lahan pembangunan.
Sementara itu, Teddy Meilwansyah juga menyatakan dukungan penuh, bahkan siap mengalokasikan APBD untuk memenuhi standar pembangunan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Penulis : Lindung Silaban
Editor : Dedy Hu