Taput, BONARINEWS – DPC GMNI Tapanuli Utara menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai jauh dari target dan memicu keresahan di tengah masyarakat. Dalam audiensi bersama PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 22 Mei 2026, GMNI mengungkap fakta mengejutkan terkait realisasi penyaluran pupuk subsidi di lima kecamatan wilayah Taput.
Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara, Daniel Nababan, mengatakan audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai kelangkaan pupuk subsidi yang dirasakan para petani.
Dalam pertemuan itu, GMNI mempertanyakan realisasi distribusi pupuk subsidi yang dinilai sangat rendah dibanding total alokasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam diskusi, PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan tanggung jawab alokasi pupuk subsidi sebanyak 8.467,138 ton pada tahun 2026.
Namun hingga periode Januari sampai 13 Mei 2026, pupuk yang berhasil direalisasikan atau disalurkan ke 43 kios dan grosir disebut hanya mencapai sekitar 2.502 ton.
Adapun wilayah distribusi pupuk subsidi yang menjadi tanggung jawab PT Perseroda Pertanian sesuai SK Dinas Pertanian Tahun 2026 meliputi Kecamatan Adian Koting, Sipahutar, Parmanangan, Tarutung, dan Siatas Barita.
Melihat rendahnya angka realisasi tersebut, GMNI mempertanyakan adanya kendala dalam proses distribusi pupuk subsidi ke masyarakat.
Menjawab hal itu, pihak PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara menyebut keterbatasan stok pupuk di gudang menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya distribusi pupuk subsidi ke kios dan petani.
Namun penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, berdasarkan hasil kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara ke gudang pupuk di Belawan pada April 2026, stok pupuk jenis NPK dan UREA disebut tersedia.
“Kita tidak tahu siapa yang benar, apakah Pupuk Indonesia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pupuk subsidi atau distributornya yang tidak mampu mendistribusikan tepat waktu,” ujar Daniel Nababan.
GMNI juga menyoroti fakta bahwa realisasi pupuk subsidi di Kabupaten Tapanuli Utara disebut tidak pernah mencapai 100 persen dan bahkan selalu jauh dari target kebutuhan masyarakat.
Karena itu, GMNI menilai perlu ada evaluasi serius terhadap seluruh rantai distribusi pupuk subsidi di Tapanuli Utara.
Menurut mereka, apabila Pupuk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk subsidi masyarakat, maka alokasi sebaiknya disesuaikan agar tidak menimbulkan harapan palsu di kalangan petani.
Sebaliknya, jika persoalan berada di tingkat distributor, GMNI meminta agar dilakukan evaluasi bahkan pergantian distributor demi memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat tepat waktu.
DPC GMNI Tapanuli Utara juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penyelidikan secara berkala terkait persoalan kelangkaan pupuk subsidi di daerah tersebut serta mengajak masyarakat ikut mengawal persoalan itu bersama-sama.
Penulis: Gary