Sukabumi, BONARINEWS.com – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Independen Mahasiswa dan Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) menggelar aksi damai di depan kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/5/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus kontrol sosial terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dinilai belum transparan.
Massa aksi menyoroti lambannya pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan penyelesaian sesuai target awal. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait akuntabilitas penggunaan dana umat dalam proyek tersebut.
Menurut para demonstran, fasilitas kesehatan yang sejak awal digadang sebagai layanan sosial berbasis kepedulian umat itu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menjadi proyek yang terkesan mandek dan tidak jelas progresnya.
Selain itu, massa juga mempertanyakan transparansi penghimpunan zakat dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pengelolaan dana sosial lainnya yang bersumber dari masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan evaluasi terhadap BAZNAS Kabupaten Sukabumi serta desakan keterbukaan aliran dana umat.
Koordinator Presidium SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap lembaga zakat, melainkan dorongan agar pengelolaan dana publik dilakukan secara lebih terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa transparansi adalah kewajiban moral lembaga yang mengelola dana masyarakat, terlebih ketika berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.
Norman juga menyebut bahwa proyek RSB Bebeza tidak boleh menjadi simbol kegagalan pengelolaan dana umat. Menurutnya, ketika pembangunan tidak berjalan sesuai rencana dan tidak ada penjelasan terbuka kepada publik, maka wajar jika muncul keraguan di masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SIMPUL Sukabumi menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional dan mendorong keterbukaan informasi demi menjaga integritas pengelolaan dana sosial di daerah.
Penulis: Idris