Bonarinews.com, SURABAYA – Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur Slamet Sutanto mengimbau seluruh pengurus dan manajer koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam untuk segera mengikuti Uji Kompetensi SKKNI. Langkah ini, katanya, penting agar koperasi di Jawa Timur terbebas dari potensi masalah hukum dan pencabutan izin usaha.
Ia menjelaskan, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020, yang mewajibkan KSP/USP maupun KSPPS/USPPS memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kalau koperasi tidak memiliki sertifikat kompetensi, bisa kena sanksi — mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin operasional. Saya berharap pengurus koperasi, baik konvensional maupun syariah, segera mengikuti uji kompetensi ini,” tegas Slamet saat memberi pembekalan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi Syariah dan Konvensional II yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Hotel Aria Centra Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, sertifikat kompetensi menjadi bukti pengakuan resmi pemerintah terhadap kemampuan pengurus dan manajer koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam secara profesional dan bertanggung jawab.
“Sertifikat itu bukti bahwa kita kompeten. Kalau semua pengurus dan manajer sudah tersertifikasi, insyaallah tidak akan ada lagi kredit macet atau koperasi gagal bayar,” ujarnya.
Slamet juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM koperasi agar koperasi dapat tumbuh sehat, transparan, dan berdaya saing di tengah ketatnya persaingan sektor keuangan.
“Kalau koperasi dikelola oleh orang-orang kompeten, pasti akan dipercaya anggota dan masyarakat. Itu kunci agar koperasi bisa maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Redaksi)