Bonarinews.com | Lubuk Pakam – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang menegaskan tidak pernah mempersulit ataupun melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan ST MAB, menanggapi tudingan yang disampaikan Farida Deliana Purba, bidan ASN di UPT Puskesmas Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang sempat viral di media sosial.
“BKPSDM Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mempersulit proses kenaikan pangkat Ibu Farida. Semua layanan kepegawaian di BKPSDM gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujar Rudi Akmal, Rabu (29/10/2025).
Rudi menjelaskan, sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, salah satu syaratnya adalah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Berdasarkan hasil ujian yang dilaksanakan pada 4 September 2025 di Kantor Regional VI BKN Medan, Farida Deliana Purba dinyatakan tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 450.a Tahun 2025.
“Karena tidak lulus ujian, maka kenaikan pangkat dari Pengatur Golongan Ruang II-c menjadi Penata Muda Golongan Ruang III-a belum dapat diproses,” jelasnya.
Ia menegaskan, penundaan proses tersebut semata-mata disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat kelulusan ujian, bukan karena faktor lain. BKPSDM, kata Rudi, selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Tuduhan bahwa layanan kepegawaian dipersulit atau ada pungli tidak benar. Kami terus mendukung ASN yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya, namun tetap harus melalui prosedur yang berlaku,” tutup Rudi Akmal. (Rilis)