MEDAN, BONARINEWS – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai penegasan Megawati Soekarnoputri untuk tetap menempatkan PDI Perjuangan di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi sikap politik partai.
Menurut Sutrisno, keputusan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukan satu-satunya tujuan partai politik. PDI Perjuangan, kata dia, harus tetap menjalankan prinsip dan garis politiknya meskipun tidak berada dalam pemerintahan.
Pernyataan Megawati disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana XIX dan Program Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Megawati mengungkapkan pernah mendapat tawaran agar PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, ia menyatakan memilih tetap berada di luar pemerintahan.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati.
Sutrisno menyebut pernyataan tersebut mempertegas prinsip politik PDI Perjuangan yang sebelumnya disampaikan Megawati, yakni tidak menjalankan politik dua kaki. Menurut dia, partai harus siap berada di luar pemerintahan ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi.
“PDI Perjuangan membuktikan bahwa partai ini bukan partai oportunis. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi, partai harus siap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang,” ujar Sutrisno.
Ia menilai penegasan Megawati sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan kader PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Spekulasi tersebut, antara lain, mengaitkan nama Puan Maharani dan Pramono Anung dengan kemungkinan menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Sutrisno menegaskan, keputusan berada di luar pemerintahan merupakan sikap kelembagaan partai. Karena itu, menurut dia, tidak ada penugasan resmi PDI Perjuangan kepada kader untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, maupun posisi lain dalam pemerintahan Prabowo.
Ia menambahkan, apabila ada kader yang menduduki jabatan pemerintahan, menjadi komisaris atau direksi BUMN, duta besar, maupun pejabat publik lainnya, hal itu tidak otomatis mencerminkan keterlibatan kelembagaan partai.
“Posisi partai sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila ada kader yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan atau kapasitas pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi PDI Perjuangan,” tegasnya.
Meski berada di luar pemerintahan, Sutrisno mengatakan PDI Perjuangan tidak akan serta-merta menolak seluruh kebijakan pemerintah. Partai tetap dapat mendukung program yang dinilai berpihak kepada masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, partai akan menjalankan fungsi kritik apabila kebijakan atau program pemerintah dinilai menyimpang dari perencanaan, tidak sesuai regulasi, atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurut Sutrisno, pelaksanaan program-program tersebut perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta mematuhi aturan yang berlaku.
“Program pemerintah yang baik dan dijalankan sesuai aturan tentu harus didukung. Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan harus berani memberikan kritik. Fungsi partai politik bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat,” tutup Sutrisno.
Penulis: Dedy Hutajulu