MEDAN, BONARIEWS — Dukungan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan. Keduanya dinilai perlu mempertimbangkan etika dan tanggung jawab jabatan publik ketika menyampaikan dukungan politik secara terbuka.
Kritik tersebut disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Menurut dia, gubernur memiliki tanggung jawab menjaga netralitas pemerintahan, sedangkan rektor perguruan tinggi negeri harus mempertahankan independensi kampus dari kepentingan politik praktis.
Bobby lebih dahulu menyampaikan dukungan kepada Dasco saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026). Bobby menilai Dasco memiliki kompetensi dalam menangani persoalan kemasyarakatan, memahami isu di tingkat pusat, serta menguasai berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
Tiga hari kemudian, Kamis (19/11/2026), Muryanto menyampaikan dukungan serupa. Ia menilai Dasco memahami kerangka pemikiran dan visi strategis nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu, menurut Muryanto, didasarkan pada rekam jejak Dasco yang telah lama mendampingi Prabowo dalam perjalanan politiknya.
Muryanto juga menyoroti kapasitas intelektual, kematangan pengambilan keputusan, dan modal sosial Dasco untuk membangun komunikasi politik dengan berbagai kelompok, termasuk kalangan perguruan tinggi.
Sutrisno mempertanyakan urgensi seorang gubernur dan rektor perguruan tinggi negeri menyampaikan dukungan kepada figur politik tertentu dengan membawa jabatan masing-masing.
“Publik tentu berhak mempertanyakan apa urgensinya seorang gubernur dan rektor perguruan tinggi negeri secara terbuka menyampaikan dukungan kepada figur politik tertentu. Keduanya memiliki tanggung jawab besar yang seharusnya ditempatkan di atas kepentingan dan manuver politik praktis,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sikap Bobby yang sebelumnya menginstruksikan penurunan foto Gibran dari kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Sutrisno, sikap tersebut menjadi bagian dari konteks politik yang perlu dicermati ketika Bobby kini menyampaikan dukungan kepada Dasco.
Sutrisno turut menyinggung pemberitaan mengenai dugaan persoalan korupsi proyek pembangunan jalan nasional dan provinsi di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Topan Obaja Putra Ginting yang telah divonis dalam perkara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai dugaan dan keterkaitan yang berkembang di ruang publik tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya motif tertentu di balik dukungan kepada Dasco.
“Jangan sampai publik kemudian membangun persepsi bahwa dukungan politik tersebut merupakan upaya mencari kedekatan atau membangun perlindungan politik kepada kekuasaan. Jika memang dukungan itu murni karena pertimbangan kapasitas, seharusnya dapat dijelaskan secara objektif tanpa mengabaikan etika dan tanggung jawab jabatan masing-masing,” katanya.
Atas dasar itu, Sutrisno meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan perhatian dan pembinaan kepada Bobby agar penggunaan jabatan gubernur dalam aktivitas politik tetap mempertimbangkan prinsip netralitas pemerintahan.
Ia juga meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Mohamad Nasir mengingatkan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi. Menurut Sutrisno, kampus harus tetap menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan akademik, dan pemikiran kritis.
“Rektor tidak boleh membiarkan institusi yang dipimpinnya dipersepsikan menjadi bagian dari manuver politik praktis. Menteri perlu mengingatkan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menilai dukungan dari pejabat daerah maupun kalangan akademisi tidak serta-merta menentukan proses ketatanegaraan atau pilihan Presiden Prabowo Subianto mengenai wakil presiden.
Ia mengingatkan bahwa hak politik untuk menyampaikan dukungan tetap harus dibedakan dari tanggung jawab etik yang melekat pada jabatan publik.
“Kalau hanya untuk menyampaikan dukungan, tentu siapa pun memiliki hak politik. Namun, ketika dukungan itu disampaikan dengan membawa jabatan publik, ada tanggung jawab etik yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Sutrisno pun meminta agar perdebatan mengenai figur calon wakil presiden tidak menggeser perhatian Bobby dari tugas pemerintahan di Sumatera Utara dan Muryanto dari tanggung jawabnya menjaga marwah serta independensi USU.
Penulis: Dedy Hutajulu