GMKI Gunungsitoli Soroti Ketimpangan Ekonomi Petani di Tengah Dominasi Sektor Pertanian

Bagikan Artikel

GUNUNGSITOLI, BONARINEWS — Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Persoalan itu menjadi sorotan Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Gunungsitoli Masa Bakti 2025–2027 dalam kajian memperingati Hari Tani Nasional 2026.

Dalam kajian berjudul “Hari Tani Nasional: Antara Potensi Pertanian, Kesejahteraan Petani, dan Ketimpangan Nilai Ekonomi”, GMKI Gunungsitoli menilai pembangunan pertanian di Pulau Nias masih menghadapi persoalan pada tata niaga, akses pasar, teknologi pascapanen, hingga perlindungan terhadap risiko usaha tani.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memang memiliki posisi dominan dalam struktur ekonomi daerah. Di Kabupaten Nias Utara, sektor tersebut menyumbang 52,73 persen terhadap PDRB 2024, sementara ekonomi daerah itu tumbuh 3,64 persen pada tahun yang sama.

Di Kabupaten Nias, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menjadi penyumbang terbesar PDRB 2024 dengan kontribusi 48,66 persen. Perekonomian Kabupaten Nias pada tahun tersebut tumbuh 3,89 persen.

GMKI Gunungsitoli melihat besarnya kontribusi sektor tersebut belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi petani secara langsung. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, petani masih menghadapi posisi tawar yang lemah ketika menjual hasil produksi.

Ketua BPC GMKI Gunungsitoli Masa Bakti 2025–2027, Nurman Samehuni Gea, mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan rantai pasok yang membuat petani menanggung sebagian besar risiko produksi, sementara kemampuan menentukan harga jual relatif terbatas.

“Ada ketimpangan struktural yang nyata dalam rantai pasok pertanian kita. Petani di Nias Utara dan Kabupaten Nias membeli modal produksi seperti benih dan pupuk dengan harga pasar yang tinggi, merawat lahan dengan teknologi seadanya, dan menanggung risiko gagal panen akibat cuaca atau hama,” kata Nurman.

Menurut dia, persoalan semakin kompleks ketika petani tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Kondisi itu membuat sebagian petani bergantung pada jaringan perdagangan untuk menjual hasil panennya.

GMKI menilai kebijakan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada sektor hulu melalui bantuan bibit atau sarana produksi. Menurut mereka, intervensi pemerintah juga perlu menyentuh sektor hilir, termasuk akses pasar, pengolahan hasil, peningkatan nilai tambah, dan penguatan posisi tawar petani.

Dengan penguatan sektor hilir, hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah. Petani, menurut GMKI, memiliki peluang memperoleh nilai ekonomi lebih besar apabila tersedia teknologi dan kelembagaan yang memungkinkan produk diolah sebelum dipasarkan.

Karena itu, GMKI Gunungsitoli mendorong pemerintah daerah di Pulau Nias mengubah pendekatan pembangunan pertanian dari pola bantuan menuju penguatan kapasitas ekonomi petani.

Nurman meminta pemerintah Kabupaten Nias, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli menyusun peta jalan pengembangan pertanian yang mencakup perlindungan risiko usaha tani, diversifikasi produk, penguatan pasar, serta pemanfaatan data pertanian dalam penyusunan kebijakan.

“Hari Tani Nasional tahun 2026 ini harus menjadi momentum evaluasi total. Kami dari BPC GMKI Gunungsitoli mendesak pemerintah Kabupaten Nias, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli untuk segera menyusun masterplan transformasi pertanian yang komprehensif,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan data Sensus Pertanian sebagai salah satu dasar untuk mengidentifikasi persoalan petani dan menyusun program yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Bagi GMKI Gunungsitoli, persoalan kesejahteraan petani tidak dapat dilepaskan dari ketahanan pangan daerah. Ketika sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah, peningkatan produktivitas perlu berjalan bersama dengan upaya memperbaiki pendapatan dan posisi tawar petani.

Kajian tersebut pada akhirnya menempatkan Hari Tani Nasional bukan hanya sebagai momentum untuk melihat besarnya potensi pertanian, tetapi juga mengevaluasi apakah nilai ekonomi yang dihasilkan sektor tersebut telah memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat yang bekerja di dalamnya.

Penulis: Dedy Hutajulu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *