Taput, BONARINEWS – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Rapat Pemaparan Rencana Aksi Perangkat Daerah periode 2026–2029 sebagai langkah strategis mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, pada Jumat 22 Mei 2026.
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Agenda tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan arah kerja perangkat daerah agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya perubahan pola kerja di seluruh OPD agar mampu beradaptasi dengan tantangan fiskal yang terbatas. Ia mendorong agar setiap perangkat daerah tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan mengedepankan kolaborasi dan efisiensi program.
Ia juga menekankan bahwa dengan keterbatasan anggaran, inovasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program pemerintah dapat menghasilkan dampak yang lebih luas dan maksimal.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Utara dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp7,5 triliun pada tahun 2029. Target tersebut akan didorong melalui penguatan sektor pertanian, ekonomi kerakyatan, pembukaan lahan baru, serta optimalisasi lahan tidur.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung perencanaan pembangunan. Ia mendorong seluruh OPD untuk tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat bantu dalam merancang program kerja yang lebih efektif dan efisien.
Sinergi antar-OPD juga menjadi perhatian utama, khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perseroda pertanian yang diharapkan dapat berjalan dalam satu sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Tapanuli Utara, Kristina Nahampun, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi pimpinan daerah untuk membedah secara detail program kerja setiap OPD. Pada hari pertama, forum difokuskan pada pemaparan dashboard pimpinan sebagai sistem monitoring capaian kinerja, serta evaluasi 11 OPD klaster prioritas yang mencakup sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Kegiatan ini akan berlanjut pada hari kedua dengan pembahasan OPD lainnya yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Penulis: Dedy Hu