Medan, BONARINEWS – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Michael Situmeang, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal dan diduga berpotensi mark up.
Sikap tegas tersebut sebelumnya disampaikan Bobby yang mengaku banyak menerima dokumen proyek yang langsung diajukan untuk ditandatangani tanpa melalui pemaparan yang jelas. Ia menegaskan tidak akan menyetujui proyek yang tidak transparan dan tidak memiliki kajian yang memadai.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan disebut memiliki nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah, namun tidak pernah dijelaskan secara rinci terkait konsep maupun detail perencanaannya. Hal ini membuat Gubernur Sumut tersebut memilih untuk menolak pengajuan tersebut.
Langkah itu kemudian mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa. Michael Situmeang menilai sikap tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia menyebut keputusan tersebut menjadi sinyal penting bahwa setiap program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus benar-benar melalui proses perencanaan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
GMNI Sumut juga mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah lebih berhati-hati dalam mengajukan program maupun proyek pembangunan, serta memastikan setiap usulan memiliki perencanaan yang matang dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya langkah tegas tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara semakin bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penulis: Gary Siagian