Tapanuli Utara, BONARINEWS.com — Tekanan terhadap buruh kian terasa di tengah kenaikan biaya hidup yang tak diimbangi peningkatan upah. Situasi ini memantik sorotan dari kalangan aktivis yang menilai kondisi pekerja semakin rentan, baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan hukum.
Aktivis asal Tapanuli Utara, Gary Siagian, menilai ketimpangan dalam hubungan industrial semakin nyata. Buruh, kata dia, berada pada posisi lemah dalam negosiasi, sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif melindungi hak-hak pekerja.
“Biaya hidup terus naik, tapi pendapatan stagnan. Ini membuat banyak buruh terpaksa mencari tambahan penghasilan demi bertahan,” ujarnya, di Medan pada Jumat, 1 Mei 2026.
Keluhan serupa juga datang dari pekerja di sektor industri. Mereka mengaku beban kerja meningkat, jam kerja lebih panjang, namun tidak diikuti kompensasi yang layak. Sistem kerja kontrak dan alih daya disebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut, karena minim kepastian kerja dan terbatasnya akses jaminan sosial.
Data dari sejumlah organisasi pekerja menunjukkan tren peningkatan pelanggaran hak buruh. Kasus keterlambatan pembayaran upah hingga pemutusan hubungan kerja sepihak masih kerap terjadi. Di sisi lain, akses buruh terhadap jalur hukum dinilai belum merata, baik karena keterbatasan informasi maupun kendala biaya.
Pengamat ketenagakerjaan menilai kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem ketenagakerjaan. Buruh belum memiliki posisi tawar yang kuat, sementara implementasi kebijakan perlindungan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Pemerintah sebenarnya telah menggulirkan sejumlah program, mulai dari jaminan sosial hingga pelatihan kerja. Namun, berbagai pihak menilai pelaksanaannya belum optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan pekerja.
Di tengah tekanan tersebut, potensi aksi buruh diperkirakan meningkat sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. Para pekerja berharap adanya langkah konkret yang mampu menghadirkan kepastian kerja, perlindungan hukum, serta kesejahteraan yang lebih layak.
Situasi ini menjadi alarm bahwa peran buruh sebagai penopang utama ekonomi belum sepenuhnya diimbangi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
Penulis: Redaksi