MEDAN, BONARINEWS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan kericuhan yang terjadi usai pelantikan Pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Minggu (19/4/2026), merupakan dinamika internal organisasi dan tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan keributan terjadi setelah rangkaian acara resmi selesai dan Wakil Gubernur Sumut meninggalkan lokasi.
“Konteksnya kami tidak tahu menahu, ini internalnya KAMMI mungkin. Kericuhan terjadi setelah Bapak Wakil Gubernur selesai acara tersebut dan kami lepas pulang, kami mendengar keributan,” ujar Moettaqien, Senin (20/4/2026).
Setelah menerima informasi adanya kericuhan, personel Satpol PP bersama aparat kepolisian dari Polres setempat langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi.
Menurut Moettaqien, proses pengamanan berlangsung sigap hingga kondisi kembali kondusif.
“Satpol PP di lokasi yang bertanggung jawab untuk keamanan sigap bersama teman-teman dari Polres langsung melerai kerusuhannya,” katanya.
Dalam insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP bernama Rahmat Daulay dilaporkan mengalami pukulan dan telah menjalani visum di Rumah Sakit Haji Medan.
Sementara itu, sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kericuhan disebut telah diamankan oleh kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Moettaqien berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Ia juga meminta seluruh pihak yang menggelar kegiatan agar lebih dahulu melakukan konsolidasi internal sebelum acara berlangsung guna menghindari konflik.
“Kami harap teman-teman KAMMI bisa mengkonsolidasilah rekan-rekan sebelum acara berlangsung,” ujarnya.
Pengamat Minta Jadi Evaluasi
Terpisah, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Aminuddin, menyayangkan terjadinya kericuhan tersebut.
Menurut dia, insiden itu harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait pemanfaatan Aula Raja Inal Siregar yang berada di lingkungan Kantor Gubernur Sumut.
“Peristiwa ini sangat disayangkan terjadi. Menurut saya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkhusus Pemprov Sumut,” kata Aminuddin.
Ia menyarankan agar ke depan penggunaan Aula Raja Inal lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemerintahan.
“Ke depan Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan pemanfaatan Aula RIS cukup untuk kegiatan pemerintahan saja, karena lokasinya juga berada di kantor Gubernur Sumut,” ujarnya.
Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi usai pelantikan Pengurus KA KAMMI Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Minggu sore, setelah Wakil Gubernur Sumut Surya meninggalkan lokasi acara.
Penulis: Dedy Hu