MEDAN, BONARINEWS — Pemerintah pusat mendesak percepatan penggunaan anggaran penanganan bencana di Sumatera setelah ditemukan sejumlah daerah belum merealisasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah dialokasikan pascabanjir dan longsor akhir 2025 lalu.
Hal itu disampaikan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dari Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (21/5/2026).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa dana yang tidak terkena penyesuaian atau pemotongan anggaran harus segera dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan mitigasi bencana di daerah terdampak.
Total tambahan TKD untuk tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mencapai Rp10,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumut memperoleh alokasi sekitar Rp6,3 triliun yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Sumut dan 18 kabupaten/kota terdampak bencana.
Tito mengungkapkan masih ada sejumlah daerah yang telah menerima alokasi anggaran namun belum melakukan realisasi maupun penyusunan perencanaan penggunaan dana. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan dampak bencana di daerah.
Selain percepatan realisasi TKD, Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah segera menuntaskan dana hibah antardaerah sebagai bentuk solidaritas penanganan bencana. Salah satunya hibah dari Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp25 miliar kepada Aceh Tengah.
Menurut Tito, percepatan penggunaan anggaran sangat penting karena beberapa daerah mengalami penurunan kapasitas anggaran dibanding tahun sebelumnya sehingga pemanfaatan dana yang tersedia harus lebih efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Bappenas saat ini tengah menyusun Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana periode 2026–2028.
Rencana tersebut akan disusun berdasarkan skala prioritas guna mempercepat pemulihan kawasan terdampak sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di wilayah Sumatera.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, termasuk Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, serta kepala daerah dari berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Penulis: Dedy Hu