Bonarinews.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat memperkuat langkah mitigasi dan pengawasan terhadap penyediaan Makanan Bergizi (MBG) di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil menyusul masih terjadinya sejumlah kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari konsumsi MBG di beberapa daerah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Novita R. Saragih, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 30 persen laporan kasus keracunan makanan di Sumut berkaitan dengan kegiatan penyediaan MBG di sekolah. Meski sebagian besar kasus bersifat ringan, kejadian tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
“Dari total laporan, sekitar 30 persen menunjukkan gejala seperti mual dan pusing. Empat kasus di antaranya terjadi di lingkungan sekolah, antara lain di Lubuk Pakam dan Laguboti,” ungkap Novita dalam konferensi pers yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, Dinkes Sumut telah meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menelusuri penyebab dan sumber keracunan. Pemeriksaan higienitas terus dilakukan terhadap dapur pengolahan serta bahan baku MBG yang digunakan di sekolah-sekolah.
“Kami memperketat uji kebersihan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Petugas dapur sekolah wajib mematuhi standar pengolahan makanan yang aman dan higienis,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, Mojaza Sirait, menyampaikan bahwa dari hasil uji laboratorium, sebagian besar kasus keracunan disebabkan oleh kontaminasi mikroba seperti Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella. Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan, serta penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar.
“Masalah umumnya berasal dari tangan petugas yang kurang bersih, air yang tidak layak, dan proses memasak yang belum memenuhi standar suhu keamanan pangan,” jelas Mojaza.
Sebagai bentuk pencegahan, BBPOM Medan bersama Dinkes Sumut telah melakukan pelatihan khusus bagi pelaksana SPPG di berbagai kabupaten dan kota. Pelatihan ini menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan dan keamanan pangan dalam penyediaan MBG untuk anak sekolah.
Di sisi lain, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donal Simanjuntak, menegaskan bahwa meskipun fokus utama adalah pemenuhan gizi sebesar 2.100 kalori per porsi, aspek kebersihan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan anak-anak sekolah menerima makanan bergizi yang aman dan layak konsumsi. Oleh karena itu, semua petugas SPPG wajib mengikuti pelatihan kebersihan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengelolaan limbah,” ujarnya.
Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada pengelola dapur sekolah agar kasus serupa tidak terulang. Melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, BBPOM, dan Dinas Pendidikan, pemerintah daerah berharap seluruh satuan pendidikan di Sumut dapat menyajikan makanan bergizi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga aman bagi kesehatan siswa. (Redaksi)