SAMOSIR, BONARINEWS — Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir dengan pagu anggaran Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas bupati senilai sekitar Rp3,1 miliar menuai kritik dari Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.
Sutrisno mempertanyakan urgensi kedua belanja tersebut di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut dia, pencantuman suatu kegiatan dalam APBD tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai kepatutan dan manfaat penggunaannya.
Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang dirujuk Sutrisno, pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas bupati memiliki pagu Rp3,7 miliar. Paket pekerjaan itu berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Adapun pengadaan mobil dinas bupati disebut bernilai sekitar Rp3,1 miliar. Pemerintah Kabupaten Samosir sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno.
Ia mengingatkan bahwa belanja daerah semestinya mendukung visi pembangunan Kabupaten Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
Menurut Sutrisno, setiap program perlu dijelaskan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan asas kepatutan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam menetapkan belanja.
“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan,” katanya.
Sutrisno meminta rencana pembangunan gedung tambahan dievaluasi secara terbuka, termasuk dengan menjelaskan kebutuhan, perencanaan teknis, manfaat, dan urgensi pembangunannya. Ia juga mendorong keterbukaan mengenai alasan pengadaan kendaraan dinas serta kaitannya dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Selain itu, ia meminta pengawasan internal dan eksternal terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan secara serius untuk mencegah pemborosan maupun potensi penyimpangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan negara, pemeriksaan perlu dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan hukum.
Sutrisno menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan komprehensif kepada masyarakat dan mempertimbangkan kembali prioritas kedua belanja tersebut.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” ujarnya.
Kritik Sutrisno tersebut merupakan penilaian terhadap prioritas belanja daerah. Sementara itu, penetapan kebutuhan, proses pengadaan, serta kesesuaian pelaksanaannya perlu dinilai berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Penulis: Dedy Hutajulu