DAIRI, BONARINEWS – Masyarakat Kabupaten Dairi bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di depan Kantor Bupati Dairi, Senin (12/10/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal gugatan warga terhadap izin lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Persidangan gugatan tersebut telah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Masyarakat menggugat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1437 Tahun 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, oleh PT Dairi Prima Mineral.
Menurut masyarakat, keberadaan keputusan tersebut baru diketahui pada Mei 2026. Gugatan ini menjadi kali kedua warga Dairi mempersoalkan izin kelayakan lingkungan hidup perusahaan tambang tersebut. Sebelumnya, pada Mei 2025, masyarakat mengklaim telah memenangkan gugatan terkait izin lingkungan di Mahkamah Agung.
Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) menegaskan bahwa pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan investasi dan penerimaan ekonomi. Aktivitas tersebut juga menyangkut keberlangsungan sumber air, tanah, pangan, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Atas dasar itu, masyarakat yang tergabung dalam APUK menyatakan menolak SK Nomor 1437 Tahun 2026 dan mendesak pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut secara terbuka, objektif, serta mengutamakan keselamatan warga.
APUK menilai keputusan administrasi tersebut memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Kebijakan itu dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat di puluhan desa, termasuk sumber daya air, lahan pertanian, hutan, sungai, dan kawasan pangan.
Wilayah konsesi PT DPM disebut mencakup 38 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Dairi. Sejumlah sumber air warga juga berada di dalam atau berdekatan dengan wilayah konsesi tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sumber air Lae Puccu, yang menjadi bahan baku air bagi sekitar 9.500 warga di Desa Longkotan, Tungtung Batu, Siratah, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Huta Ginjang, dan Kelurahan Parongil.
APUK menyebut warga telah merasakan dampak aktivitas sebelumnya, antara lain dugaan pencemaran Sungai Sikalombun, kerusakan persawahan, serta kematian ikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan.
Selain persoalan sumber air, APUK juga menyoroti metode pengelolaan limbah tambang yang tercantum dalam Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pengelolaan limbah disebut tidak lagi menggunakan Tailing Storage Facility (TSF), melainkan metode backfilling.
Mengutip penjelasan ahli pertambangan independen, Steve Emerman, APUK menyebut metode backfilling dilakukan dengan mencampurkan limbah tambang, semen, dan air hingga membentuk pasta, kemudian memasukkannya kembali ke dalam lubang tambang.
Menurut penilaian Emerman yang disampaikan APUK, penerapan metode tersebut memiliki risiko dan belum teruji dalam kondisi yang direncanakan di Dairi. APUK juga menyebut metode itu belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan mengkhawatirkan kegagalannya berdasarkan pengalaman di negara lain, termasuk China.
Atas pertimbangan tersebut, masyarakat menolak wilayah Dairi dijadikan lokasi percobaan penerapan metode pengelolaan limbah tambang yang mereka nilai berisiko terhadap lingkungan dan keselamatan warga.
Dampak terhadap ekosistem hutan juga menjadi perhatian dalam pernyataan APUK. Kemunculan Harimau Sumatera di Desa Bongkaras, Kabupaten Dairi, disebut sebagai salah satu indikasi yang perlu diperhatikan terkait kondisi habitat satwa liar. Perpindahan satwa ke sekitar permukiman dikhawatirkan berkaitan dengan gangguan terhadap habitat alaminya.
APUK turut menyoroti dampak sosial yang berpotensi dialami perempuan. Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga kebutuhan air, pangan, dan kesehatan keluarga maupun komunitas, perempuan dinilai akan menghadapi kerentanan lebih besar apabila sumber air, udara, dan pangan mengalami gangguan.
Dalam tuntutannya, APUK bersama kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil meminta pemerintah mencabut SK Nomor 1437 Tahun 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur oleh PT Dairi Prima Mineral.
Mereka juga menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Dairi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, terutama perempuan dan anak yang dinilai rentan terdampak pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam.
“Kami makan dari pertanian bukan dari tambang,” demikian salah satu pernyataan sikap masyarakat Dairi yang disampaikan melalui APUK.
Melalui aksi tersebut, masyarakat kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT DPM dan meminta pemerintah mengutamakan perlindungan lingkungan, sumber penghidupan, serta keselamatan warga.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan atas nama masyarakat Dairi oleh Susandi Panjaitan dari Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK).
Penulis: Dedy Hutajulu