MEDAN, BONARINEWS — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengungkapkan alasan dirinya ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional agar sikapnya dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang.
“Ini bentuk tanggung jawab moral saya yang konstitusional. Menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan,” kata Sofyan Tan dalam acara Semarak Budaya bertema “Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreativitas Storytelling di Era Digitalisasi” di Kompleks CBD Polonia, Medan.
Dalam kegiatan yang diikuti mahasiswa dan jurnalis tersebut, Sofyan menjelaskan bahwa dirinya merupakan satu dari tiga anggota Komisi X yang masuk dalam daftar 14 pengusul HMP dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia mengatakan, keterlibatannya tidak terlepas dari tugas Komisi X yang membidangi pendidikan. Menurut Sofyan, polemik mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden berkaitan langsung dengan bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya.
Sofyan berpandangan, ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden adalah tamat SMA atau sederajat. Ia juga menilai persoalan pemenuhan persyaratan tersebut perlu mendapat perhatian melalui mekanisme konstitusional.
Dalam paparannya, Sofyan mengaitkan persoalan itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menyampaikan tafsirnya terhadap putusan kedua lembaga tersebut sebagai dasar untuk mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Namun, penilaian mengenai isi dan implikasi putusan pengadilan tersebut merupakan argumentasi Sofyan dalam menjelaskan sikap politiknya. Kesimpulan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan harus merujuk pada bunyi lengkap putusan dan dokumen resmi terkait.
“Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang,” ujarnya.
Menanggapi pandangan yang mempertanyakan keterlibatannya dalam pengusulan HMP, Sofyan menegaskan bahwa langkah tersebut, menurutnya, bukan didasari sentimen pribadi ataupun perbedaan politik. Ia menyatakan ingin menjaga marwah konstitusi dan masa depan bangsa.
“Justru karena ingin berbuat benar, kita tidak boleh diam melihat ketidakbenaran. Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota DPR. Melalui tanda tangan itu, saya ingin mengukir sejarah bahwa kita mematuhi konstitusi demi masa depan generasi mendatang,” kata Sofyan.
Acara Semarak Budaya tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim.
Penulis: Dedy Hutajulu