MEDAN BONARINEWS – Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Nasional Transparansi Kontroling Pembangunan Pemerintah (LSM KNTKPP) DPW Sumatera Utara mulai mengonsolidasikan kepengurusan melalui rapat koordinasi perdana di Champion Cafe, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Minggu (8/11/2026).
Rapat tersebut membahas penguatan organisasi, penetapan struktur kepengurusan, serta penyusunan program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu fokus yang dibahas adalah pengawasan pelaksanaan pembangunan, terutama kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Dalam rapat itu, Simon Purba ditetapkan sebagai ketua, Muhammad Muhajir Radli SH MH sebagai sekretaris, dan Jane Piya Pinem SPd MP sebagai bendahara.
LSM KNTKPP DPW Sumut menyatakan akan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi penggunaan anggaran negara agar pelaksanaan pembangunan berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Selain konsolidasi internal, pengurus juga membahas pembagian tugas setiap bidang serta rencana audiensi dengan sejumlah instansi pemerintah. Audiensi tersebut direncanakan sebagai langkah memperkenalkan organisasi sekaligus membuka komunikasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Pembina LSM KNTKPP Sumut, Robin Sitepu, mendorong seluruh pengurus segera menjalankan tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan kesepakatan rapat.
Ia berharap rapat koordinasi perdana dapat memperkuat soliditas, memperjelas pembagian tugas, serta menjadi dasar penyusunan langkah strategis organisasi di Sumatera Utara.
Robin juga meminta setiap bidang segera merancang program kerja dan memperkenalkan organisasi kepada unsur pemerintah, swasta, serta masyarakat.
Para pengurus turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Robin dalam mempersiapkan fasilitas kantor sekretariat untuk menunjang kegiatan organisasi.
LSM KNTKPP DPW Sumut disebut telah memperoleh pengesahan badan hukum dengan nomor AHU 0003269.AH.01.07.Tahun 2026. Kantor sekretariatnya beralamat di Jalan Asrama, Kompleks Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 17, Medan.
Melalui konsolidasi tersebut, organisasi ini diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan pembangunan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penulis: Dedy Hutajulu