Medan, BONARINEWS.com — Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT), Muslim Simbolon, mengajak seluruh panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sumatera Utara untuk bersatu dan menyusun langkah bersama ke pemerintah pusat.
Langkah konsolidasi ini, menurut Muslim, penting agar usulan pemekaran dapat masuk dalam agenda perencanaan pembangunan nasional, khususnya terkait penataan wilayah. Ia menyebut, komunikasi akan dilakukan dengan panitia pemekaran dari sejumlah wilayah seperti Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur.
“Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat, sehingga harus diperjuangkan dengan satu barisan,” kata Muslim, Selasa, 5 Mei 2026.
Ia menjelaskan, konsolidasi menjadi kunci di tengah masih berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Karena itu, strategi yang ditempuh adalah memastikan seluruh usulan DOB dari Sumatera Utara dapat lebih dulu masuk dalam dokumen perencanaan strategis nasional.
“Target kita jelas, masuk dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang untuk pencabutan moratorium,” ujarnya.
Muslim juga mengungkapkan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat terkait usulan pemekaran. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia mengklaim kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur mendapat respons baik.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang disebut mencapai 7,2 persen, melampaui rata-rata nasional sekitar 5,4 persen.
“Kalau di atas rata-rata nasional, artinya secara ekonomi sangat layak,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi dengan Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat aspek perencanaan wilayah.
Meski demikian, Muslim menegaskan bahwa kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik, menurut dia, menjadi penentu utama dalam proses pemekaran daerah. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh panitia untuk mengesampingkan ego sektoral.
“Ini bukan lagi soal wilayah masing-masing, tetapi bagaimana Sumatera Utara bisa berbicara dengan satu suara di hadapan pemerintah pusat,” ujarnya.
Saat ini, empat calon DOB yang tengah diusulkan dari Sumatera Utara meliputi Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias. Seluruhnya disebut telah masuk dalam berkas usulan ke Jakarta, meski peluang realisasinya dinilai masih membutuhkan dorongan kolektif.
Selain itu, KP2SPT juga membuka kemungkinan dialog dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan daerah terkait agenda pemekaran.
Muslim menilai, pemekaran daerah sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Penataan wilayah adalah salah satu jawabannya, dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran daerah,” katanya.
Ia menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran segera dilayangkan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum bergerak bersama memperjuangkan usulan ke tingkat pusat.
Penulis: Dedy Hu