Tapanuli Utara, Bonarinews.com – Pemerintah daerah bergerak cepat mengawal distribusi pupuk bersubsidi dengan turun langsung ke lapangan Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan monitoring Harga Eceran Tertinggi pupuk di kawasan Pasar Tarutung Rabu 8 April 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Anggaran DPRD untuk memastikan pupuk subsidi tidak disalahgunakan serta benar benar sampai ke tangan petani yang berhak.
Tim yang dipimpin David Sipahutar melibatkan berbagai instansi mulai dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Dinas Pertanian Satpol PP hingga pihak BUMD pertanian.
Dalam sidak tersebut petugas menyasar kios pengecer seperti UD Siangkaan dan UD Jimmy guna memastikan distribusi berjalan sesuai prinsip 6T yaitu tepat jenis mutu jumlah tempat waktu dan harga.
Namun hasil di lapangan justru mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan Stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer terpantau masih terbatas. Padahal petani di Tapanuli Utara tengah memasuki masa pemupukan Musim Tanam pertama tahun 2026.
Kondisi ini langsung menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu produktivitas pertanian jika tidak segera diantisipasi.
Petugas pun memberikan peringatan tegas kepada para pengecer agar tetap disiplin dalam penyaluran pupuk. Pemerintah menegaskan pupuk subsidi hanya boleh dijual kepada petani yang berhak dan harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
Manto Lumbantobing menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan daerah.
“Tim akan terus memonitor distribusi pupuk bersubsidi Ini bagian dari upaya melindungi hak petani dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran,” ujarnya.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan sekaligus menjamin kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi di tengah musim tanam yang sedang berlangsung. (Dedy Hu)