MEDAN, Bonarinews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program nasional ini dinilai sangat penting untuk memetakan kondisi riil dunia usaha serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik Sumut, Asim Saputra, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (6/3/2026).
Menurut Sulaiman, sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah karena menyediakan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui sensus ini, pemerintah dapat melihat gambaran nyata kondisi dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar.
“Pada prinsipnya kami mendukung Sensus Ekonomi 2026, karena dalam pembangunan memang membutuhkan data. Pemprov Sumut siap bersinergi dengan BPS Sumut, baik dari sisi sumber daya manusia maupun publikasi untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ini,” ujar Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berbagai tahapan pelaksanaan sensus, termasuk perekrutan petugas lapangan.
Secara nasional, BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus, sementara di Sumatera Utara diperkirakan akan melibatkan sekitar 13.000 petugas.
Petugas tersebut akan direkrut dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, akademisi, serta masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Program ini juga sekaligus menjadi bagian dari kegiatan padat karya yang membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Perekrutan petugas sensus ekonomi dimulai pada April. Setelah itu, mereka akan mendapatkan pelatihan selama tiga minggu secara kontinu sebelum turun ke lapangan,” jelas Asim.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026. Pada periode tersebut, petugas sensus akan melakukan pendataan terhadap seluruh unit usaha nonpertanian di wilayah Sumatera Utara.
Sensus ini bertujuan memotret kondisi sektor ekonomi secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kabupaten/kota serta memetakan penyebaran pelaku usaha dari skala kecil seperti UMKM hingga perusahaan besar.
Selain itu, hasil sensus juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang telah dijalankan pemerintah.
BPS Sumut berharap dukungan dari Pemprov Sumut dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha agar memberikan data yang akurat dan lengkap.
Diketahui, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada pelaksanaan sebelumnya, yakni Sensus Ekonomi 2016, tercatat terdapat sekitar 1,18 juta usaha nonpertanian di Sumatera Utara yang tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran terbaru tentang dinamika dunia usaha di Sumatera Utara sehingga kebijakan pembangunan ekonomi ke depan dapat disusun lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penulis: Lindung Silaban
Editor: Dedy Hu