Jakarta, BonariNews.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akhirnya buka suara soal kabar miring yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus anggaran pendidikan, membuat sekolah terbengkalai, dan mengabaikan kesejahteraan guru. Teddy menegaskan, narasi tersebut tidak sesuai fakta.
Ia menyampaikan, anggaran pendidikan tahun 2026 sudah disepakati bersama Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, lengkap dengan seluruh peruntukannya. Tidak ada satu pun program pendidikan strategis yang dihentikan—bahkan beberapa justru diperkuat.
Teddy menegaskan, program pendidikan seperti KIP dan PIP tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas lewat hadirnya Sekolah Rakyat untuk anak putus sekolah. Fasilitas yang diberikan pun lengkap: tempat tinggal, pendidikan, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, tercatat sekitar 16–20 ribu siswa tersebar di 166 sekolah, dengan target pembangunan 100 sekolah tambahan pada tahun ini.
Di bidang infrastruktur, pemerintah pusat juga turun tangan meski sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran mencapai Rp17 triliun menjadi bukti komitmen penguatan fasilitas pendidikan. Percepatan digitalisasi juga didorong melalui distribusi 280.000 TV digital ke berbagai wilayah dan masih akan terus ditingkatkan.
Teddy menjelaskan, kesejahteraan guru juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Walaupun gaji guru honorer berada di ranah pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan insentif—yang kini naik menjadi Rp400.000 setelah tidak berubah sejak 2005. Tunjangan Guru Non ASN juga meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025. Mekanisme penyalurannya pun diperbaiki: kini tunjangan ditransfer langsung setiap bulan, tidak lagi melalui pemerintah daerah dan tidak lagi per tiga bulan.
Dengan penjelasan yang lebih komprehensif ini, Teddy menegaskan bahwa isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat program MBG adalah keliru. Pemerintah justru menambah anggaran, memperkuat program, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan memastikan fasilitas sekolah semakin baik. (Redaksi)