Jakarta, BonariNews.com – Pernyataan kontroversial seorang alumni LPDP berinisial DS yang viral karena ucapannya “cukup saya WNI, anak jangan” kembali memantik reaksi publik. Di tengah derasnya kritik, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa polemik tersebut adalah alarm sosial masyarakat, bukan serangan terhadap individu.
Menurut Hetifah, beasiswa dari LPDP bersumber dari dana publik, sehingga para penerimanya harus memahami besarnya ekspektasi masyarakat agar mereka kembali dan berkontribusi bagi negara.
Ia menilai wajar jika publik tersentil ketika ada narasi yang dianggap menjauh dari semangat kebangsaan. Sensitivitas itu, kata Hetifah, muncul karena rakyat berharap setiap penerima beasiswa negara menghargai amanah yang diberikan.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan agar masyarakat tetap proporsional. Urusan kewarganegaraan anak DS, menurutnya, merupakan ranah pribadi keluarga. Negara hanya perlu memastikan bahwa penerima LPDP memenuhi kewajiban kontrak, termasuk kembali dan mengabdi.
Hetifah mendorong agar LPDP memperkuat pembinaan nilai kebangsaan, pengawasan pascastudi, serta transparansi kontribusi para alumninya. Baginya, LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi investasi kepemimpinan dan masa depan bangsa.
Ia menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya pada syarat seleksi, tetapi juga terhadap komitmen sikap para awardee dalam menunjukkan etika publik yang baik. Setiap dana yang dikeluarkan negara, ujarnya, harus kembali menjadi manfaat nyata bagi Indonesia. (Redaksi)