MEDAN, Bonarinews.com – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai langkah antisipasi dan pengamanan di wilayah Sumut.
Instruksi tersebut disampaikan usai Wagub Surya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Mengantisipasi Nataru bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Rakor digelar secara virtual dari Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (11/12/2025), dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Surya menegaskan empat arahan utama Mendagri yang harus segera ditindaklanjuti OPD, yakni mengantisipasi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan, memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, menerapkan mitigasi serta adaptasi kebencanaan, serta memastikan pengendalian inflasi. Ia juga meminta OPD mempercepat realisasi APBD 2025 agar seluruh program berjalan optimal sampai akhir tahun.
“Untuk memperlancar langkah strategis itu, Mendagri melalui surat edaran meminta penundaan perjalanan ke luar negeri selama periode Natal dan Tahun Baru, mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026,” ujar Surya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 000.2.3/9633/SJ diterbitkan untuk memastikan kelancaran tugas kedinasan selama periode Nataru. Tito menekankan pentingnya koordinasi Forkopimda serta seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan potensi kerawanan, termasuk titik rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Ia juga meminta pemerintah daerah menjamin kelancaran arus lalu lintas, membentuk posko Nataru, memperkuat sistem transportasi, mengawasi kelaikan angkutan umum, dan meningkatkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah.
“Mobilitas saat Natal dan Tahun Baru biasanya meningkat tajam. Demand transportasi udara, laut, dan darat pasti naik. Untuk mengantisipasi inflasi, pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tarif transportasi. Harapannya, masyarakat dapat merasakan manfaat kebijakan ini,” tutup Tito. (Redaksi)