JAKARTA, BONARINEWS.COM — Peralihan sistem pengadaan pemerintah ke E-Katalog Versi 6 menuntut aparatur pengadaan untuk lebih cermat sejak tahap perencanaan. Kemudahan fitur dalam sistem baru ini dinilai dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, terutama terkait kepatuhan administrasi dan risiko temuan audit.
Anggota Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Arif Rakhman, menilai banyak pejabat pembuat komitmen dan unit pengadaan mulai merasa khawatir menghadapi masa transisi tersebut. Pasalnya, kemudahan berbelanja melalui E-Katalog bisa membuat pengguna lalai dalam menyusun perencanaan yang matang dan sesuai aturan.
Menurut Agus, yang juga menjabat sebagai Penasihat Integritas LKPP, masalah utama dalam pengadaan bukan terletak pada aplikasi, melainkan pada pemahaman regulasi dan ketepatan dalam merencanakan kebutuhan.
“E-Katalog V.6 bukan sekadar alat belanja digital. Yang lebih penting adalah bagaimana memahami aturan, menyusun spesifikasi yang benar, dan memastikan semua proses bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, kesalahan sering kali terjadi sebelum proses pengadaan dimulai, seperti penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak akurat atau pengabaian verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Padahal, aspek-aspek tersebut kerap menjadi sumber temuan dalam audit dan berpotensi menghambat penyerapan anggaran.
Menjawab tantangan tersebut, Alatan Indonesia akan menggelar webinar bertajuk Strategi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan melalui E-Purchasing di E-Katalog V.6 pada Kamis, 29 Januari 2026. Kegiatan ini dirancang untuk membantu aparatur pengadaan memahami cara merencanakan kebutuhan secara tepat, memilih penyedia sesuai ketentuan, serta meminimalkan risiko hukum.
Melalui webinar ini, peserta diharapkan tidak hanya mahir menggunakan sistem E-Katalog, tetapi juga mampu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan aman saat diaudit.
Penulis: Lindung Silaban
Editor: Dedy Hu