BONARINEWS.COM, Medan — Pemerintah Kota Medan mendorong pemerintah pusat menambah jumlah sekolah yang masuk program revitalisasi pada 2026. Permintaan itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di SMK Negeri 7 Medan, Minggu, 4 Januari 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Zakiyuddin menilai kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Medan masih cukup besar. Menurut dia, kondisi bangunan dan fasilitas sekolah sangat menentukan kualitas pembelajaran sekaligus kenyamanan peserta didik. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memperluas cakupan sekolah yang menerima program revitalisasi pada tahun depan.
Ia mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Mendikdasmen dan mendapat respons positif. Pemerintah Kota Medan, kata Zakiyuddin, menyambut baik komitmen penambahan revitalisasi sekolah pada 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Pada 2025, Medan memperoleh program revitalisasi untuk 48 satuan pendidikan dengan nilai anggaran lebih dari Rp47 miliar. Program tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan dan dinilai membantu memperbaiki kondisi sekolah yang selama ini membutuhkan pembenahan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam sambutannya merinci bahwa revitalisasi di Kota Medan meliputi tiga PAUD, enam SD, enam SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan dua SLB. Ia menyebutkan, pelaksanaan program tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Menurut Abdul Mu’ti, sebagian besar pekerjaan revitalisasi telah mendekati tahap akhir. Sebanyak 21 satuan pendidikan telah rampung sepenuhnya, sementara sisanya berada pada tahap penyelesaian. Pemerintah menargetkan seluruh proyek revitalisasi selesai pada akhir Januari 2026 dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar mulai Februari.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga menyinggung dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Ia mencatat lebih dari seribu sekolah terdampak bencana, meski sebagian besar telah kembali beroperasi. Sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran dengan fasilitas darurat dan sebagian lainnya dalam proses pemulihan.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menerbitkan kebijakan khusus untuk memberikan kelonggaran pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana. Kebijakan tersebut memungkinkan sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi sarana yang tersedia.
Di akhir acara, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan atas dukungan terhadap program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Pemerintah Kota Medan berharap penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi pada 2026 dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di ibu kota provinsi tersebut. (Redaksi)