Bonarinews.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan komitmennya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Program Universal Health Coverage (UHC) yang sedang dijalankan kini sudah menjangkau 98,6 persen warga Sumut.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menjelaskan capaian itu salah satunya berkat kerja sama antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai premi BPJS Kesehatan. “Saat ini beban premi ditanggung 80 persen oleh kabupaten/kota dan 20 persen oleh Pemprov. Lima tahun ke depan akan berubah menjadi 30 persen Pemprov, 70 persen kabupaten/kota,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan UHC di Sumut bukan sekadar simbol. “Ini bukan UHC ecek-ecek. Kita berkomitmen agar layanan kesehatan benar-benar berjalan. Karena itu, penting mendidik masyarakat yang mampu supaya mau membayar iuran secara mandiri,” ujarnya.
Mulai September, masyarakat bisa berobat gratis hanya dengan membawa KTP. Semua urusan administrasi akan dibantu petugas fasilitas kesehatan (faskes). “Pasien cukup datang bawa KTP. Tidak perlu lagi fotokopi atau ribet administrasi. Petugas faskes yang mengurus proses selanjutnya,” jelas Faisal.
Untuk memastikan layanan berjalan lancar, Dinas Kesehatan Sumut bersama BPJS Kesehatan sudah menandatangani maklumat bersama dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik.
Selain soal layanan kesehatan, Faisal juga mengungkapkan Pemprov memberi beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bagi tujuh putra-putri Kepulauan Nias. Nantinya mereka akan kembali mengabdi di daerah asal sebagai dokter spesialis.
Dari sisi anggaran, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut, Timur Tumanggor, menyebut Pemprov mengalokasikan sekitar Rp297 miliar untuk program UHC pada 2025. Tahun depan, anggaran itu meningkat menjadi sekitar Rp438 miliar.
Dengan dukungan semua pihak, Pemprov berharap UHC dapat terus ditingkatkan agar masyarakat Sumut mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan biaya. (Dedy Hu)