Bonarinews.com, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti tindakan TNI yang menyebut adanya dugaan tindak pidana terhadap pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Menurut koalisi, langkah TNI ini bisa memperkuat kesan militerisasi ruang siber dan mengancam proses hukum yang adil.
Koalisi yang terdiri dari berbagai LSM menilai upaya ini seperti kriminalisasi terhadap Ferry Irwandi dan pihak lain. Mereka khawatir tindakan tersebut justru menutup fakta sebenarnya dan menghambat penegakan hukum.
“Mengintervensi proses hukum seperti ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum,” kata Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (9/9/2025).
Koalisi menekankan, jika memang ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI membawa kasus ini ke jalur hukum yang benar, agar masyarakat bisa mengetahui fakta dan kebenaran secara transparan.
Kasus ini memicu perdebatan panas, karena publik mempertanyakan batas peran TNI dalam masalah sipil dan hukum. Apakah langkah TNI ini untuk menegakkan hukum atau justru menutupi fakta? (Redaksi)