NTT, BonariNews.com — Kasus tragis bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kembali membuka luka lama tentang kerentanan anak-anak Indonesia. Bocah itu diduga nekat mengakhiri hidup karena tak sanggup menanggung tekanan biaya sekolah dan perlengkapan belajar yang tak kunjung terpenuhi.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan individu. Ia menyebutnya sebagai tanda kegagalan negara dalam melindungi warganya yang paling muda. Menurutnya, kematian anak akibat tekanan ekonomi mencerminkan ketimpangan struktural yang terus melebar. “Ini bukan kasus personal. Ini tanda bahwa layanan dasar negara belum menjangkau semua anak,” katanya, Kamis (5/2/2026).
Andreas menjelaskan, model pembangunan yang lebih menguntungkan kelompok berpunya membuat keluarga miskin kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Kondisi ini, ujarnya, menciptakan rasa putus asa yang bahkan merembes ke dalam batin seorang anak. “Ketika kebutuhan paling dasar tak terpenuhi, anak kehilangan harapan atas masa depannya,” ujarnya.
Ia menilai keputusan ekstrem seperti bunuh diri pada anak muncul dari situasi tanpa jalan keluar. Anak, lanjutnya, belum memiliki kemampuan penuh untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Karena itu, tindakan tersebut lebih tepat dibaca sebagai jeritan dari tekanan sosial yang akut. “Bunuh diri menjadi bahasa gelap ketika anak tak punya ruang menumpahkan kecemasan dan ketakutannya,” katanya.
Andreas juga menyoroti fungsi keluarga, sekolah, dan masyarakat—tiga pusat pendidikan utama—yang disebutnya gagal menjadi ruang aman bagi anak. Pola relasi yang masih otoriter, menurutnya, membuat anak sulit menyampaikan perasaan dan pendapat. “Di rumah kurang kehangatan, di masyarakat hak anak sering diabaikan, dan di sekolah suara anak tak dianggap. Tidak ada ruang dialog,” tuturnya.
Ia menegaskan negara terlalu banyak menuntut anak menjadi generasi unggul tanpa memastikan ketersediaan fasilitas dasar untuk hidup layak. “Ada ironi besar ketika negara mematok standar tinggi, tetapi gagal menjamin kebutuhan paling mendasar,” ujar Andreas.
Sebagai langkah pencegahan, ia mendorong perubahan tata kelola negara, penguatan peran keluarga, serta pembenahan budaya sekolah agar lebih inklusif dan dialogis. Ia menekankan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan bersih dari praktik korupsi. “Kepiluan anak adalah kepiluan bangsa. Kasus ini cermin retaknya wajah Indonesia. Negara harus segera berbenah,” pungkasnya. (Redaksi)