Sertifikasi 300 Guru Honorer Tertahan, Ketua FKGOR Dairi Desak Bupati Terbitkan SK

Bagikan Artikel

DAIRI, BonariNews.com – Ketua FKGOR Kabupaten Dairi, Rinsat Siregar, S.Pd., kembali menyuarakan kegelisahan hampir 300 guru honorer yang hingga kini belum dapat mencairkan tunjangan sertifikasi mereka. Masalah administratif berupa belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Bupati atau pejabat berwenang menjadi penghambat utama pencairan hak para pendidik tersebut.

Menurut Rinsat, seluruh guru honorer yang terdampak telah memenuhi kewajiban profesional, mulai dari beban mengajar hingga syarat administrasi lainnya. Namun tanpa SK resmi dari pemerintah daerah, pencairan sertifikasi tidak dapat dilakukan sesuai regulasi nasional.

“Kami tidak meminta yang berlebihan. Guru-guru honorer ini sudah mengabdi dan memenuhi syarat. Yang dibutuhkan hanya kepastian administrasi berupa SK agar hak mereka dapat dicairkan,” ujarnya.

Tunjangan sertifikasi, lanjut Rinsat, merupakan salah satu bentuk dukungan penting bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer yang selama ini bekerja dengan beban setara guru PNS, tetapi dengan kompensasi yang jauh berbeda.

FKGOR Desak Perhatian Pemerintah Daerah

FKGOR Kabupaten Dairi meminta pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dibutuhkan koordinasi lintas instansi agar penerbitan SK dapat segera dilakukan sehingga hak sertifikasi guru honorer dapat tersalurkan tepat waktu.

Rinsat menegaskan, keberpihakan kepada guru honorer merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki mutu pendidikan di daerah. “Jika guru sejahtera, maka kualitas pendidikan juga meningkat. Ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi soal keadilan dan penghargaan atas pengabdian,” katanya.

Menunggu Solusi Konkret bagi 300 Guru Honorer

FKGOR menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum dan administrasi yang jelas. Organisasi ini juga membuka ruang dialog dengan seluruh pihak terkait agar tidak ada guru yang dirugikan akibat keterlambatan SK.

Dengan hampir 300 guru honorer yang bergantung pada penerbitan keputusan tersebut, masalah ini dinilai mendesak dan berpotensi memengaruhi stabilitas kinerja sekolah-sekolah di Kabupaten Dairi jika tak segera ditangani. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *