Medan, Bonarinews.com — Di tengah upaya Pemerintah Kota Medan memperkuat tata kelola birokrasi, Wali Kota Medan Rico Waas kembali menegaskan sikap keras terhadap korupsi. Ia menyebut praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap bangsa, negara, dan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Rico dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kota Medan yang dirangkai dengan Gelar Pengawasan Daerah (Wasda) Tahun 2025 di Hotel Aryaduta Medan, Kamis, 18 Desember 2025. Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Pemerintah Kota Medan, serta perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara.
Menurut Rico, aparatur yang telah mengucapkan sumpah jabatan namun tetap terlibat praktik koruptif sesungguhnya telah mengingkari amanah publik. Ia menilai simbol kecintaan terhadap negara tidak memiliki arti apabila perilaku korupsi masih tumbuh dan dibiarkan di lingkungan pemerintahan.
Rico mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Ketika kesalahan yang sama terus berulang, publik berpotensi menganggapnya sebagai hal yang wajar—sebuah kondisi yang, menurut dia, sangat berbahaya bagi integritas pemerintahan.
Ia juga menyoroti bahwa praktik korupsi kerap bermula dari tindakan-tindakan kecil yang dianggap sepele, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, hingga ketidakdisiplinan aparatur, termasuk manipulasi absensi. Gaya hidup berlebihan, kata Rico, sering menjadi pintu masuk bagi penyimpangan nilai integritas.
Sementara itu, Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan Gelar Pengawasan Daerah 2025 diarahkan untuk mengaitkan semangat antikorupsi dengan evaluasi konkret hasil pengawasan internal. Rekomendasi yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar perbaikan sistem guna mencegah korupsi sejak dini dan memperkuat akuntabilitas birokrasi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertinggi, di antaranya Bappeda Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Redaksi)