BONARINEWS.COM, Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengumumkan dimulainya program sekolah gratis pada 2026 bagi SMA dan SMK di Kepulauan Nias serta sejumlah daerah terdampak bencana.
Pengumuman itu disampaikan Bobby saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam peresmian sekolah penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM, Minggu (4/1/2026).
Bobby mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di tengah tantangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pada awal tahun ini, sedikitnya 50 SMA dan SMK tercatat terdampak banjir dan longsor.
Menurut Bobby, meski semester genap dimulai pada Senin, pemerintah provinsi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. “Ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas maksimal karena dampak bencana yang cukup besar, namun penanganan terus kami lakukan,” ujarnya.
Program sekolah gratis akan diterapkan di seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias, serta wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Bobby menilai kawasan Kepulauan Nias masih membutuhkan perhatian khusus, mengingat masih adanya desa tertinggal dan keterbatasan akses pendidikan.
Selain pembebasan biaya sekolah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berencana membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat di wilayah tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil dan terdampak bencana tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” kata Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Sumatera Utara. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat melahirkan sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita keempat Presiden, yakni pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara nasional, anggaran revitalisasi pendidikan mencapai Rp16,9 triliun untuk sekitar 16.000 sekolah.
Untuk Sumatera Utara, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi sebesar Rp852 miliar yang menyasar 897 satuan pendidikan. Bantuan tersebut mencakup 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 SLB, serta lima PKBM atau SKB.
Selain revitalisasi fisik, program digitalisasi pendidikan juga digulirkan melalui distribusi 1.778 papan interaktif digital. Perangkat tersebut diharapkan dapat mendukung metode pembelajaran yang lebih modern pada semester genap 2026 dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Sumatera Utara. (Redaksi)