Medan, Bonarinews.com – Bank Dunia memberikan catatan kritis terhadap program makan bergizi gratis untuk siswa yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.
Menurut Bank Dunia, program makan gratis di sekolah tidak efektif dalam mengatasi stunting karena stunting hanya dapat dicegah dalam 1.000 hari pertama sejak kehamilan. Namun, program ini dapat membantu mengatasi gejala anemia pada anak.
“Makanan di sekolah mungkin berdampak pada keragaman pola makan dan anemia pada anak-anak yang bersekolah, tergantung pada komoditas spesifik yang ditawarkan,” tulis laporan terbaru Bank Dunia berjudul Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024.
Relawan Prabowo-Gibran, Muhammad Ikhyar Velayati, mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berhati-hati terhadap masukan, kritik, maupun tekanan dari Bank Dunia terkait program makan bergizi gratis yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025.
“Hati-hati terhadap masukan dan kritikan dari Bank Dunia ini, jangan sampai kita masuk dalam jebakan Betmen. Jika kita mengikuti saran mereka, justru Bank Dunia yang untung, sementara ekonomi lokal merugi,” ungkap Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional, Muhammad Ikhyar Velayati, di Medan, Sabtu (29/6/2024).
Menurut Ikhyar, kritik Bank Dunia tersebut tidak tulus dan lebih mengedepankan kepentingan mereka daripada kepentingan ekonomi nasional.
“Program makan bergizi gratis bagi siswa ini dijalankan bukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi banyak sektor usaha, mulai dari sayuran, daging, beras, transportasi, dan lainnya. Tentu saja, ini akan menghidupkan bisnis UMKM serta memperbaiki sistem distribusi dan logistik di Indonesia. Inilah yang membuat Bank Dunia dan investor asing kecewa,” tegas Ikhyar.
Ikhyar menjelaskan, Bank Dunia ingin Indonesia melibatkan perusahaan asing dalam implementasi program ini sesuai dengan prinsip neoliberalisme yang mereka anut.
“Sebenarnya, keinginan Bank Dunia sederhana. Mereka ingin dilibatkan dalam pembiayaan dan pasokan logistik (impor) untuk program ini. Program ini berkelanjutan selama lima tahun, tetapi mereka tidak bisa terlibat karena sejak awal Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dana dan logistik akan berasal dari APBN dan sektor UMKM,” tutur Ikhyar.
Ikhyar menambahkan, “Dari pengalaman kita dan banyak negara, kerjasama dengan Bank Dunia justru membuat banyak negara bangkrut dan kembali dikendalikan oleh negara maju, khususnya Amerika yang punya pengaruh besar di Bank Dunia.”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025 akan masuk ke pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Menurut Sri Mulyani, alasan program tersebut dimasukkan dalam dana cadangan BUN adalah karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.
“Untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo yang menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum masuk postur? Ya kita cadangkan, bisa saja di dalam BUN,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6).