TAPANULI TENGAH, BONARINEWS— Upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara mulai memasuki babak baru. Rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (15/1/2026), menjadi simbol kebangkitan sekaligus titik balik ketahanan pangan di provinsi ini.
Kabupaten Deli Serdang tercatat sebagai salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menjelaskan bahwa di Deli Serdang terdapat kerusakan lahan sawah seluas 6.987 hektare dengan kategori rusak ringan dan 2.084 hektare rusak sedang, sementara kerusakan berat tidak ditemukan.
Secara keseluruhan, total lahan sawah rusak di Sumatera Utara mencapai 37.318 hektare. Rinciannya, 22.274 hektare mengalami kerusakan ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat. Khusus di Kabupaten Tapanuli Tengah, luas lahan terdampak mencapai 3.205 hektare dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
“Kecamatan Tukka merupakan salah satu sentra pertanian rakyat. Ketika lahan dan jaringan irigasi terganggu, produktivitas petani turun drastis. Groundbreaking ini menjadi wujud komitmen untuk memulihkan fungsi lahan dan sistem irigasi agar pertanian kembali berjalan,” ujar Wakil Gubernur Sumut dalam kegiatan tersebut.
Acara ini juga diikuti secara virtual oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Wakil Gubernur mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi, karena pembangunan pertanian tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan gotong royong.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menekankan bahwa proses rehabilitasi harus menggunakan skema padat karya, sehingga masyarakat terdampak dapat terlibat langsung sekaligus memperoleh penghasilan. “Sawahnya dikerjakan oleh pemiliknya sendiri, dan upahnya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ini penting agar masyarakat tetap memiliki lapangan kerja di masa sulit,” tegas Mentan.
Mentan juga menginstruksikan jajarannya untuk tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai. Ia meminta percepatan pekerjaan agar petani bisa segera kembali berproduksi dan roda ekonomi desa kembali bergerak.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, langkah rehabilitasi lahan pertanian ini memiliki dampak strategis, tidak hanya bagi daerah terdampak, tetapi juga bagi stabilitas nasional.
“Pemulihan pertanian ini sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jika sektor pertanian pulih dengan cepat, maka manfaatnya akan dirasakan luas,” ujarnya.
Groundbreaking rehabilitasi lahan sawah ini menandai dimulainya perbaikan besar-besaran infrastruktur pertanian, mulai dari jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga penyediaan alat mesin pertanian seperti traktor roda empat dan rotavator. Dari titik ini, harapan baru ketahanan pangan Sumatera Utara mulai kembali tumbuh. (Redaksi)