Bonarinews.com, MEDAN – Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali menilai wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu dikaji matang agar tidak salah arah. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan kelembagaan, melainkan penguatan fungsi, etika, dan sistem pengawasan yang sudah ada.
“Kalau ada kesalahan individu, jangan institusinya yang disalahkan. Kebencian yang lahir dari perilaku oknum tidak bisa dijadikan alasan merombak struktur,” ujar Kyai Khambali di Medan, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pimpinan sipil tertinggi. Posisi itu justru menjamin netralitas dan efektivitas kinerja. “Kalau dipindahkan ke kementerian, justru membuka ruang intervensi politik yang lebih besar karena kementerian adalah jabatan politis,” jelasnya.
Menurutnya, yang mendesak dilakukan adalah memperkuat Divisi Propam, Kompolnas, sistem rekrutmen, serta pelatihan aparat yang lebih menekankan etika dan pelayanan publik. Semua itu bisa dilakukan tanpa mengubah tatanan kelembagaan Polri.
Kyai Khambali juga menyoroti tarik-menarik persepsi publik. Di satu sisi, masyarakat ingin perubahan cepat, sementara di sisi lain, Polri sudah menunjukkan banyak prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan melalui program Presisi dan pendekatan humanis.
“Sering kali wacana reformasi hanya jadi retorika politik. Kita juga harus objektif, jangan karena satu kesalahan lantas prestasi dan keberhasilan Polri diabaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, aparat sering menjadi “tameng” di garis depan ketika terjadi kegagalan komunikasi antara pejabat publik dan rakyat. “Polisi yang menerima tekanan, sementara pihak yang mestinya bertanggung jawab justru menghilang,” ujarnya.
Meski demikian, Kyai Khambali tidak menutup mata adanya ruang perbaikan mendasar. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kepolisian dan penguatan fungsi pengawasan terus dilakukan. “Reformasi Polri bukan solusi. Yang penting adalah pembenahan etika dan penguatan fungsi sesuai cetak biru yang sudah ada,” pungkasnya. (Redaksi)