Cibinong, BonariNews.com — Peringatan itu tidak datang dari sirene, melainkan dari arus deras yang membawa lumpur, kayu, dan bebatuan di berbagai wilayah Indonesia. Bagi Prof. Hendra Gunawan, Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), rangkaian banjir bandang yang terjadi belakangan ini adalah tanda keras bahwa sistem ekologis Indonesia sedang rusak parah. Hutan, yang selama ini menjadi benteng alami pengendali air, disebut tak lagi menjalankan fungsi alaminya.
Menurut Hendra, hujan deras di negeri tropis bukanlah masalah utama. Bencana muncul ketika hutan kehilangan “mesin” pengatur air: tanah yang seharusnya menyerap, akar yang menahan lereng, dan kanopi yang meredam energi air hujan. Ketika ketiganya lumpuh, hujan sebentar pun cukup untuk menciptakan arus besar yang menghancurkan pemukiman dan infrastruktur.
“Ini bukan sekadar peristiwa cuaca,” ujarnya di Cibinong, Jumat. “Banjir bandang adalah bukti bahwa hutan di banyak bentang alam kita sudah melewati batas kritis.”
Ia menyebut deforestasi memang faktor utama, tetapi menurutnya kerusakan yang terjadi jauh lebih kompleks. Yang hancur bukan hanya pepohonan, melainkan jaring interaksi antara tanah, vegetasi, satwa, mikroorganisme, hingga iklim mikro. Jika tekanan terus berlangsung, kemampuan hutan untuk pulih akan hilang—dan sistemnya runtuh total.
Ketika titik itu terjadi, seluruh fungsi ekologis gagal bekerja bersamaan: air tak lagi tersimpan, tanah rapuh, suhu mikro rusak, dan ruang hidup keanekaragaman hayati menyusut drastis. Banjir bandang hanyalah satu dari banyak gejala keruntuhan tersebut.
Membaca Kerusakan Lewat Lanskap: Lima “Mesin Perusak” Hutan
Kerusakan ekosistem, kata Hendra, tidak muncul tiba-tiba. Ia menyusup perlahan melalui perubahan bentuk lanskap. Ada lima proses spasial yang menurutnya menjadi “mesin perusak” struktur hutan: fragmentasi, dissection, perforasi, shrinkage, dan attrition.
Fragmentasi memecah hutan utuh menjadi pulau-pulau kecil yang terisolasi. Dissection muncul saat jalan membelah hutan menjadi dua wilayah yang tak lagi terhubung secara ekologis. Perforasi menciptakan lubang-lubang pembukaan lahan di tengah hutan. Lalu shrinkage menggerus fragmen yang tersisa hingga tinggal bagian kecil, sebelum akhirnya lenyap lewat attrition.
“Perubahan kecil-kecil ini menumpuk,” ujar Hendra. “Dan ketika kita menyadarinya, sistemnya sudah tidak bisa pulih.”
Ia menyebut meningkatnya konflik harimau-manusia di Sumatera sebagai contoh sinyal awal degradasi. Ketika predator besar muncul di permukiman, itu pertanda habitatnya telah terbelah dan kehilangan integritas ekologis.
Kesalahan Cara Pandang: Menyamakan Hutan dengan “Menanam Pohon”
Hendra juga mengkritik paradigma publik maupun pemerintah yang menyederhanakan pemulihan hutan sebagai sekadar menanam pohon. Pemikiran reduksionis ini melahirkan rehabilitasi cepat yang dangkal, menghasilkan hutan semu—rimbun, tetapi miskin fungsi ekologis.
“Restorasi ekosistem itu bukan menutupi lahan dengan bibit,” jelasnya. “Yang harus dipulihkan adalah prosesnya, interaksinya, dan relasi ekologisnya.”
Mengubah Arah Pembangunan: Dari Eksploitasi ke Pemulihan
Menghentikan eksploitasi hutan, menurut Hendra, hanyalah langkah awal. Banyak kawasan hutan membutuhkan pemulihan sistematis lintas sektor—melibatkan konservasi, restorasi, hingga tata ruang pembangunan.
Ia menegaskan pentingnya mengubah paradigma yang memandang hutan hanya sebagai komoditas ekonomi. Tanpa perubahan cara pandang terhadap lanskap, kerusakan ekologis akan terus berulang.
“Banjir bandang yang terus terjadi adalah pesan keras dari alam,” katanya. “Jika kita tidak belajar dari tanda-tanda ini, kita sedang menuju keruntuhan yang tidak bisa diperbaiki.”
Dengan sudut pandang ini, BRIN mengajak para pemangku kepentingan melihat bencana hidrometeorologi bukan sekadar angka dan kerusakan fisik, tetapi cerminan kondisi sistem alam Indonesia. Alarm itu telah berbunyi—tinggal bagaimana negara menjawabnya. (Redaksi)