Sentul, BONARINEWS— Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa arah pembangunan nasional tidak berhenti pada ambisi mencapai status negara berpendapatan tinggi. Yang jauh lebih penting, kata Presiden, adalah memastikan seluruh warga merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata dan merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakornas PP–PD) Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (2/2/2026).
“Kemajuan yang kita kejar bukan sekadar angka. Negara maju adalah negara di mana rakyat hidup layak, sehat, cukup makan bergizi, mendapatkan pendidikan yang baik, dan memiliki penghasilan memadai,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bermimpi meniru negara lain, melainkan ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki kehidupan yang bermartabat.
Program peningkatan kualitas hidup tersebut dirangkum dalam delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta rangkaian program hasil terbaik cepat yang mulai dijalankan pada tahun pertama pemerintahannya.
Sekolah Rakyat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dari Hulu
Dalam pemaparannya, Presiden memberikan perhatian khusus pada program Sekolah Rakyat, yang disebutnya sebagai terobosan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Model sekolah berasrama ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan, sekaligus memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Anak-anak yang nyaris mustahil bersekolah, kita tampung semuanya. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah. Kita beri mereka pendidikan terbaik dalam sistem berasrama,” tegas Prabowo.
Program ini tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga pada pemberdayaan orang tua melalui berbagai program prioritas nasional. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat menjadi miniatur strategi pengentasan kemiskinan yang bekerja secara menyeluruh.
Hingga awal 2026, program Sekolah Rakyat sudah berjalan di 166 lokasi, mencakup 131 kabupaten/kota di 34 provinsi, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat pada 2029 dengan kapasitas hingga 500.000 anak. Namun Presiden menegaskan bahwa ekspansi ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan hingga dukungan layanan dasar dan ekosistem sosial pendukung.
Tito Karnavian: Rakornas Menyatukan Gerak Pusat dan Daerah
Rakornas PP–PD tahun ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menilai Rakornas merupakan forum strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden sekaligus menyelaraskan langkah pusat dan daerah.
“Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Banyak capaian pada tahun pertama yang sudah dirasakan publik dan perlu diperkuat dengan gerak yang semakin solid,” kata Tito.
Rakornas mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah” dan diikuti oleh 4.011 peserta, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga pejabat utama Mabes TNI dan Polri.
Setelah sesi Presiden, Rakornas berlanjut dengan tiga sesi tematik yang membahas kebijakan ekonomi–investasi–energi, ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat, serta peran penegakan hukum dalam mendukung program strategis pemerintah. (Redaksi)