Washington DC, BonariNews.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting dalam acara Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington, D.C. pada 18 Februari 2026. Dalam forum bisnis bergengsi tersebut, Prabowo menegaskan arah besar pemerintahannya: memperkuat stabilitas ekonomi, menjamin kepastian hukum, serta melakukan reformasi sumber daya manusia berskala nasional.
Dalam paparannya, Prabowo menyampaikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia berada pada posisi kokoh, ditopang pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel. Ia menekankan bahwa Indonesia tak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah, sebuah catatan yang menurutnya menjadi bukti kedisiplinan dan konsistensi negara dalam menjaga kepercayaan global.
Prabowo juga menyoroti tantangan yang masih membayangi pembangunan nasional, seperti kemiskinan, kelaparan, dan masalah gizi. Namun ia menegaskan pendekatan pemerintahannya adalah menghadapi masalah secara langsung, tanpa menutup mata terhadap kelemahan.
Pada bidang SDM, Prabowo mengumumkan langkah besar: pendirian 10 universitas berbasis STEM untuk menjawab kekurangan tenaga medis dan mendongkrak kapasitas pendidikan nasional. Indonesia, kata Prabowo, membutuhkan lebih dari 100 ribu dokter tambahan—angka yang tak akan tercapai tanpa terobosan konkret.
Selain universitas baru, pemerintah juga membangun 500 sekolah menengah berkualitas tinggi, sekaligus membuka kolaborasi pendidikan dengan universitas top dari Inggris dan Amerika Serikat.
Di sisi tata kelola, Prabowo menegaskan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk aksi ilegal yang merusak lingkungan. Ia mengungkapkan penutupan 1.000 tambang ilegal serta penyitaan 4 juta hektare lahan yang digunakan melampaui konsesi yang sah.
Menurut Prabowo, seluruh langkah ini diarahkan pada satu tujuan utama: menciptakan kepastian regulasi, stabilitas politik, dan lingkungan usaha yang aman bagi investor global.
Momentum Iftar di jantung ibu kota Amerika Serikat ini menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang, tetapi juga sebagai negara yang serius melakukan reformasi menyeluruh—baik dalam tata kelola, penegakan hukum, maupun pembangunan SDM. (Redaksi)